Kompetisi Kemiskinan

Jer basuki mawa beya, kata semboyannya Jawa Timur. Dan itu benar, hampir tidak bisa disangkal. Sebab bahkan untuk tetap hidup secara biasa-biasa saja pun, orang harus membayar ongkos yang semakin hari semakin terasa berat.

Ongkos itu tidak selalu datang dalam bentuk yang besar dan mencolok. Justru sering muncul dalam hal-hal kecil yang berulang, yang karena terlalu seringnya, akhirnya dianggap wajar. Padahal kalau dihitung pelan-pelan, di situlah letak beban yang sebenarnya.

Salah satunya bisa dilihat di tempat yang barangkali sudah terlalu akrab: SPBU.

Di sana, orang tidak sedang mengejar sesuatu yang istimewa. Mereka hanya ingin memastikan motornya bisa jalan, supaya besok masih bisa bekerja. Tapi untuk kebutuhan sesederhana itu saja, mereka harus masuk ke dalam antrean yang tidak selalu singkat, tidak selalu pasti.

Sekilas, antrean itu tampak seperti urusan teknis: soal giliran, soal keteraturan. Tapi kalau dilihat lebih jujur, antrean itu pelan-pelan berubah menjadi semacam penyaring. Siapa yang bisa cepat selesai, siapa yang harus menunggu lebih lama, dan siapa yang mulai kehilangan waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk hal lain.

Di titik itu, ongkos hidup tidak lagi terasa abstrak. Ia menjadi konkret. Terlihat. Bisa dihitung, meskipun tidak selalu dicatat.

Dan yang lebih mengganggu, ongkos itu tidak jatuh secara merata.

Sesekali, atau justru sering, orang yang datang dengan motor butut harus berdiri dalam antrean yang sama dengan mobil yang mengkilap. Mobil mahal, yang barangkali hanya bisa dijangkau oleh mereka yang penghasilannya di atas lima juta per bulan. Sementara di sisi lain, UMR Ponorogo bahkan tidak sampai separuh dari angka itu.

Di situ saja sebenarnya sudah terasa janggal. Yang satu berjuang agar bisa tetap bergerak, yang lain sekadar mengisi ulang kenyamanan. Tapi keduanya dipaksa berdiri dalam antrean yang sama, seolah berada dalam posisi yang setara.

Itu sudah cukup menyebalkan.

Tapi ada yang lebih menyebalkan, dan entah kenapa justru lebih sering terjadi.

Orang yang sama-sama kesulitan, sama-sama terbatas, malah harus saling berkompetisi. Bukan dalam arti yang sehat, tapi dalam bentuk yang paling sederhana: siapa yang lebih dulu dapat giliran, siapa yang berani menyelak, siapa yang pura-pura tidak melihat antrean.

Di titik itu, istilah homo homini lupus terasa terlalu jauh.

Karena yang saling berhadapan bukan yang kuat dengan yang lemah.

Tapi yang sama-sama lemah, dipaksa saling mengalahkan.

Saya jadi teringat sebuah cerita lama.

Di sebuah wilayah, ada seekor hewan kuat—sering digambarkan sebagai singa, kadang juga kera—yang menguasai seluruh makanan. Hewan-hewan lain di bawahnya dibuat lapar, bukan karena tidak ada makanan, tapi karena makanan itu ditahan.

Lalu, alih-alih dibagikan secara cukup, sang pemimpin justru memotongnya kecil-kecil. Dilempar sedikit demi sedikit ke kerumunan.

Tidak pernah cukup.

Selalu kurang.

Dan karena kurang, hewan-hewan itu mulai saling berebut. Saling cakar. Saling gigit. Bukan karena mereka ingin, tapi karena tidak ada pilihan lain.

Sementara itu, yang menguasai makanan tetap aman di atas. Tidak perlu turun tangan. Tidak perlu memaksa. Cukup melempar sedikit, lalu melihat yang di bawah sibuk bertarung.

Yang lebih ironis, yang berhasil mendapat sepotong kecil justru merasa beruntung. Bahkan bisa saja merasa berterima kasih. Padahal kelaparan itu sendiri sejak awal memang diciptakan.

Cerita itu terasa seperti dongeng.

Tapi entah kenapa, polanya tidak terlalu asing.

Belum lagi persoalan lain yang sebenarnya lebih terang, tapi sering dianggap biasa.

Gas melon.

Tabung hijau kecil dengan tulisan jelas: “untuk warga miskin.” Kalimatnya sederhana, tidak multitafsir. Tapi seperti banyak tulisan lain di negeri ini, ia sering berhenti sebagai tulisan.

Sebab di lapangan, batas antara “warga miskin” dan “bukan” itu mendadak kabur.

Yang antre bukan hanya mereka yang benar-benar membutuhkan. Tapi juga mereka yang datang dengan kendaraan bagus, yang di rumahnya mungkin ada tiga atau empat mobil, bahkan ada yang punya alat berat, tapi tetap ikut mengambil bagian dari jatah yang seharusnya diperuntukkan bagi yang lain.

Di titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar antre.

Tapi soal siapa yang merasa berhak.

Dan lebih jauh lagi, soal siapa yang tidak merasa bersalah.

Yang miskin akhirnya bukan hanya harus antre lebih lama, tapi juga harus berbagi jatah dengan mereka yang sebenarnya punya pilihan lain. Sementara yang punya pilihan, justru memilih tetap di jalur yang sama—karena lebih murah, karena lebih mudah, atau mungkin karena tahu tidak akan ada konsekuensi apa-apa.

Ini bukan lagi soal sistem yang bocor.

Ini soal kebiasaan yang dibiarkan.

Dan di situlah ironi itu menjadi lengkap.

Yang seharusnya dilindungi, justru harus berkompetisi lebih keras.
Yang seharusnya menahan diri, justru ikut mengambil bagian.

Dan mungkin, tanpa sadar, kita semua sedang berdiri di situ—di bawah sesuatu yang melempar “jatah”, sambil berharap tidak kalah cepat dari yang lain.

Dan sambil perlahan lupa, siapa sebenarnya yang membuat jatah itu terasa selalu kurang.

© khafi.id