Pancasila yang Mogol

Ada sesuatu yang belakangan mengganggu pikiran saya. Semakin sering kita mendengar kata Pancasila, semakin sulit rasanya menemukan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Ia hadir dalam pidato, upacara, baliho, dan ruang-ruang kelas. Namun ketika rakyat berhadapan dengan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, hukum, atau pelayanan publik, Pancasila seperti berubah menjadi sesuatu yang jauh. Sampai suatu hari saya teringat satu kata yang biasa dipakai orang Jawa ketika merebus singkong: mogol.

Mogol adalah keadaan ketika singkong tampak matang dari luar, tetapi bagian dalamnya masih keras. Kulitnya sudah pecah, uapnya sudah keluar, aromanya pun meyakinkan. Tidak ada yang menyangka sampai seseorang menggigitnya. Orang Jawa tidak menyebutnya mentah, karena memang sudah dimasak. Tidak juga menyebutnya gosong. Mereka cukup berkata, "mogol."

Entah mengapa, kata itu terasa pas untuk menggambarkan hubungan kita dengan Pancasila hari ini.

Resep yang Pernah Dijanjikan

Sejak awal, Pancasila diperkenalkan sebagai jalan tengah. Ia bukan komunisme yang menempatkan negara sebagai pusat segala urusan, tetapi juga bukan kapitalisme yang menyerahkan nasib rakyat sepenuhnya kepada pasar. Negara hadir untuk melindungi, sekaligus memberi ruang bagi kebebasan. Rakyat diberi kesempatan berkembang, tetapi tidak dibiarkan bertarung sendirian. Setidaknya, demikianlah resep yang selama ini kita pelajari.

Namun ketika resep itu dihidangkan dalam kenyataan, rasanya mulai berubah.

Untuk urusan menyampaikan pendapat, rakyat sering diingatkan agar berhati-hati. Kritik mudah dianggap mengganggu stabilitas. Demonstrasi dipandang mengacaukan ketertiban. Ruang berekspresi memang masih ada, tetapi tidak sedikit orang yang merasa harus terus mengukur tinggi rendah suaranya sebelum berbicara.

Sebaliknya, ketika berbicara soal penghidupan, rakyat justru didorong untuk semakin mandiri. Cari pekerjaan sendiri. Kalau sulit, tingkatkan keterampilan. Kalau belum cukup, buka usaha. Kalau usaha belum berhasil, berinovasilah. Semua nasihat itu tentu tidak salah. Masalahnya, pada saat yang sama negara tetap hadir dengan sangat disiplin ketika mengingatkan kewajiban. Pajak harus dibayar, iuran dipenuhi, aturan ditaati, sementara hak-hak dasar sering terasa datang belakangan.

Di titik ini saya sering bertanya, jangan-jangan yang sedang kita jalankan bukan lagi jalan ketiga yang dulu dibanggakan.

Ketika Jalan Tengah Terasa Tanggung

Dalam bayangan banyak orang, negara-negara komunis membatasi kebebasan politik, tetapi mengambil tanggung jawab besar atas kesejahteraan rakyatnya. Sebaliknya, negara-negara kapitalis memberi ruang yang luas untuk berbicara dan berusaha, tetapi konsekuensinya setiap orang harus siap bersaing demi hidupnya sendiri. Tentu kenyataannya tidak sesederhana itu. Setiap negara memiliki sejarah dan wajahnya masing-masing.

Namun ada ironi yang sulit diabaikan. Kadang kita merasa memperoleh bagian yang paling tidak nyaman dari keduanya. Untuk urusan berbicara, ada kalanya kita diminta menahan diri. Untuk urusan ekonomi, kita juga diminta bertahan sendiri. Negara tetap memiliki kewibawaan untuk meminta kewajiban, tetapi kehadirannya tidak selalu terasa sekuat ketika rakyat membutuhkan perlindungan.

Barangkali di sinilah rasa mogol itu muncul.

Bukan karena Pancasilanya keliru, melainkan karena panasnya belum sampai ke inti. Kita rajin menghafal lima sila, tetapi belum selalu menjadikannya ukuran ketika kebijakan dibuat. Kita fasih berbicara tentang keadilan sosial, tetapi ketimpangan masih mudah ditemukan. Kita bangga dengan semangat musyawarah, tetapi keputusan-keputusan penting sering terasa lebih dekat kepada pemilik kepentingan daripada kepada rakyat yang akan menanggung akibatnya.

Akhirnya, Pancasila lebih sering matang sebagai simbol daripada sebagai praktik. Garudanya ada di setiap kantor. Semboyannya ada di setiap dokumen resmi. Hari lahirnya diperingati setiap tahun. Tetapi nilai-nilainya belum selalu terasa ketika rakyat kecil mengetuk pintu negara.

Yang Mogol Bukan Resepnya

Padahal orang Jawa tahu, singkong yang mogol bukan singkong yang gagal. Ia hanya perlu dimasak lagi. Apinya ditambah. Waktunya diperpanjang. Yang salah bukan singkongnya, melainkan prosesnya.

Saya kira Pancasila juga begitu.

Ia tidak kekurangan pembela. Ia tidak kekurangan penghafal. Bahkan mungkin tidak kekurangan pidato. Yang masih kurang adalah keberanian menjadikannya sebagai ukuran dalam menyusun kebijakan, menegakkan hukum, dan menentukan keberpihakan. Sebab ideologi tidak pernah benar-benar hidup di podium. Ia hidup ketika rakyat merasakan kehadiran negara tanpa harus kehilangan kebebasannya, dan ketika kebebasan itu tidak dibayar dengan membiarkan rakyat berjuang sendirian.

Kalau itu belum kita rasakan, mungkin masalahnya bukan karena resepnya salah.

Mungkin... Pancasila kita masih mogol.