Dulu, ketika saya masih SD, ada istilah “di bawah garis kemiskinan” atau “masyarakat prasejahtera” . Sekarang istilahnya semakin canggih: masyarakat…
Pinned Post
All stories
Ilustrasi: AI “Pondok ini dulu dibangun dengan gotong royong bersama masyarakat. Sekarang masyarakat hanya bisa menonton dari balik tembok.” Kalima…
<p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQl-XYpBw1eYD-iGyh2sN02DAtWPz_vn_arn_k5g07O49okSNQKFL59uixBGPGMaVNDfekAn8GRkbEBG1WZGagAe7js_qzNHTe4HISl8IPAo155wl4PdvLJCL2in0HeU4UcABl37bv25rJvuVmOcmiJPjRQ_PJaHsSVm9eLksh-0jk9aYRpqpm6n9SvB0/s640/Pesantren%20Subhat_RESZ.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQl-XYpBw1eYD-iGyh2sN02DAtWPz_vn_arn_k5g07O49okSNQKFL59uixBGPGMaVNDfekAn8GRkbEBG1WZGagAe7js_qzNHTe4HISl8IPAo155wl4PdvLJCL2in0HeU4UcABl37bv25rJvuVmOcmiJPjRQ_PJaHsSVm9eLksh-0jk9aYRpqpm6n9SvB0/s1600-rw/Pesantren%20Subhat_RESZ.png" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi: AI</td></tr></tbody></table><p></p><p><i></i></p><blockquote style="text-align: center;"><i>“Pondok ini dulu dibangun dengan gotong royong bersama masyarakat. Sekarang masyarakat hanya bisa menonton dari balik tembok.”</i></blockquote><p></p>
<p>Kalimat itu, entah diucapkan dengan nada kecewa atau sekadar sambat seorang warga, terasa cukup untuk menggambarkan sebuah perubahan yang pelan-pelan terjadi di beberapa tempat.</p>
<p>Di Ponorogo, pesantren bukan sekadar bangunan tempat santri belajar mengaji. Ia adalah bagian dari sejarah kampung. Di banyak tempat, pesantren tumbuh bersama masyarakat, dibesarkan oleh tangan-tangan warga yang mungkin tidak pernah tercatat namanya. Ada yang menyumbang batu bata, kayu, semen, sebidang tanah, tenaga, makanan, atau sekadar membantu ketika pembangunan sedang berlangsung.</p>
<p>Karena itu, bagi masyarakat sekitar, pesantren bukan sesuatu yang tiba-tiba datang dari luar. Ia tumbuh dari lingkungan yang sama. Santri dulu bisa saja tidur di rumah warga, makan di warung kampung, ikut membantu panen, atau sekadar bermain dengan anak-anak sekitar. Batas antara “orang pondok” dan “orang kampung” tidak selalu jelas.</p>
<p>Pesantren adalah bagian dari kampung, dan kampung merasa ikut memiliki pesantren.</p>
<p><b>Lalu waktu berjalan.</b></p>
<p>Jumlah santri bertambah. Bangunan diperluas. Asrama didirikan. Fasilitas pendidikan berkembang. Kendaraan semakin banyak. Demi keamanan dan ketertiban, pagar pun dibuat. Wajar. Lembaga yang semakin besar tentu membutuhkan pengelolaan yang semakin tertib.</p>
<p>Masalahnya bukan pada pagar.</p>
<p>Masalahnya mungkin muncul ketika pagar tidak lagi sekadar menjadi batas keamanan, tetapi perlahan menjadi batas sosial.</p>
<p>Dari luar, kita melihat pesantren semakin besar. Dari dalam, mungkin memang sedang tumbuh sebuah lembaga pendidikan yang semakin baik. Tetapi dari sisi warga, kadang-kadang yang terlihat justru sebaliknya: ruang mereka semakin sedikit.</p>
<p>Lapangan tempat anak-anak kampung bermain berubah menjadi tempat parkir bus santri. Gang kecil yang dahulu dilalui siapa saja berubah menjadi akses yang lebih terbatas. Ruang terbuka yang dulu terasa sebagai milik bersama berubah menjadi bagian dari kompleks.</p>
<p>Dan warung Mbok Darmi, misalnya, yang dulu ramai karena santri membeli gorengan, kopi, atau jajanan selepas mengaji, pelan-pelan kehilangan pelanggan ketika kantin besar dibangun di dalam kompleks.</p>
<p>Barangkali tidak ada yang salah secara aturan.</p>
<p>Tetapi hidup bermasyarakat tidak selalu hanya soal apa yang boleh dan tidak boleh menurut aturan. Ada pula soal rasa. Ada soal hubungan. Ada soal apakah orang yang tinggal di sebelah pagar masih merasa dirinya bagian dari keberadaan kita.</p>
<p>Di sinilah kalimat <i>“dulu disengkuyung, sekarang disingkirkan”</i> terasa agak menyakitkan.</p><p>___</p>
<h3>Ketika Masjid Berubah Menjadi “Milik Kita”</h3>
<p>Ada persoalan lain yang lebih sensitif: masjid.</p>
<p>Di beberapa tempat, masjid yang sejak awal dibangun melalui iuran warga, kerja bakti, sumbangan jamaah, dan tenaga masyarakat kemudian berada dalam pengelolaan lembaga yang lebih besar.</p>
<p>Sebenarnya tidak ada yang keliru jika pengelolaan masjid diperbaiki. Yang menjadi persoalan adalah ketika perubahan itu tidak dibicarakan dengan mereka yang sejak awal merasa ikut memiliki.</p>
<p>Pengurus berganti. Jadwal imam berubah. Kegiatan masyarakat dibatasi. Ruang yang dulu terasa sebagai ruang bersama perlahan menjadi ruang yang terasa memiliki pemilik tertentu.</p>
<p>Lalu warga yang sejak dulu salat di sana mendadak merasa seperti tamu.</p>
<p>Barangkali tidak ada yang pernah mengatakan, <i>“Anda bukan bagian dari masjid ini.”</i></p>
<p>Tetapi terkadang sebuah perasaan tidak perlu diucapkan untuk bisa dirasakan.</p>
<p>Seorang warga yang hanya bisa salat di serambi karena bagian dalam masjid sedang dipakai untuk kegiatan santri mungkin tidak akan membuat keributan. Ia bisa saja diam, pulang, lalu besok kembali lagi seperti biasa.</p>
<p>Namun diam bukan selalu berarti tidak ada yang mengganjal.</p>
<p>Masjid, apalagi yang dibangun bersama, memiliki sejarah sosial yang lebih panjang daripada struktur kepengurusannya. Karena itu, kalau pengelolaannya berubah, mungkin yang dibutuhkan bukan sekadar surat keputusan, tetapi juga <i>nguwongke</i> orang-orang yang sejak awal ikut membangunnya.</p>
<h3>Tanah yang Dipertahankan, Tetapi Akhirnya Tidak Bisa Digarap</h3>
<p>Ada satu cerita lain dari seorang warga di sekitar sebuah pesantren besar. Kita sebut saja sebuah pesantren yang namanya sudah cukup dikenal, bukan hanya karena jumlah santrinya, tetapi juga karena posisinya yang cukup kuat dalam lingkaran kekuasaan.</p>
<p>Saya tidak tahu seluruh detail administrasinya. Maka cerita ini tidak hendak dijadikan tuduhan kepada siapa pun. Tetapi sebagai sebuah cerita warga, ia cukup menarik untuk direnungkan.</p>
<p>Di sebuah lokasi, tanah milik seorang warga berada di antara lahan-lahan yang sudah dibeli pihak pesantren. Di kiri sudah menjadi milik pesantren. Di kanan juga. Bagian belakang pun demikian.</p>
<p>Tinggal satu sisi: bagian depan yang berbatasan dengan jalan.</p>
<p>Tanah itu sendiri sebenarnya masih bisa dipertahankan. Pemiliknya tidak mau menjual karena tanah tersebut merupakan sawah yang masih bisa digarap. Bukan sekadar sebidang tanah yang sewaktu-waktu bisa ditukar dengan uang, tetapi sumber makanan bagi keluarganya.</p>
<p>Sampai kemudian tanah di bagian depan, yang dimiliki oleh saudaranya, dijual kepada pihak pesantren.</p>
<p>Harganya, kabarnya, cukup menarik.</p>
<p>Dan tentu saja, kita tidak bisa menyalahkan orang yang menjual tanahnya karena membutuhkan atau menginginkan harga yang lebih baik. Tanah adalah hak pemiliknya. Kalau ada kesepakatan jual beli, selama prosesnya sah, kita juga tidak punya alasan untuk menganggap penjualan itu sebagai kesalahan.</p>
<p>Persoalannya muncul setelah transaksi selesai.</p>
<p>Sawah yang sejak awal dipertahankan karena dianggap penting bagi kehidupan keluarga itu akhirnya seperti terkurung dari berbagai sisi. Di kiri tanah pesantren. Di kanan tanah pesantren. Di belakang tanah pesantren. Di depan pun kini menjadi milik pesantren.</p>
<p>Dan yang lebih menyedihkan, menurut cerita warga tersebut, tidak tersedia akses yang memadai menuju sawah itu.</p>
<p>Sawah masih ada.</p>
<p>Tanahnya masih ada.</p>
<p>Pemiliknya masih ada.</p>
<p>Tetapi jalannya tidak ada.</p>
<p>Di atas kertas, tanah itu belum hilang. Dalam kehidupan sehari-hari, ia hampir seperti tidak bisa digunakan.</p>
<p>Di sinilah persoalan tanah menjadi lebih rumit daripada sekadar soal jual beli.</p>
<p>Tanah pertanian bukan hanya luas dalam ukuran meter persegi. Ia membutuhkan jalan untuk didatangi, air untuk mengairi, akses untuk membawa pupuk, dan jalan keluar untuk membawa hasil panen.</p>
<p>Tanah tanpa akses bisa tetap menjadi tanah. Tetapi ia tidak lagi sepenuhnya menjadi lahan kehidupan.</p>
<p>Menurut cerita yang saya dengar, karena tidak lagi bisa digarap, lahan tersebut kemudian terbengkalai. Bahkan lama-kelamaan menjadi tempat mengalirnya air limbah dari lingkungan pesantren.</p>
<p>Apakah itu sengaja?</p>
<p>Saya tidak tahu.</p>
<p>Apakah memang ada kesengajaan menjadikan tanah tersebut sebagai tempat pembuangan?</p>
<p>Juga tidak tahu.</p>
<p>Dan justru karena tidak tahu itulah, persoalan seperti ini seharusnya tidak diselesaikan dengan prasangka, melainkan dengan pertanyaan yang sederhana: <i>air itu sebenarnya berasal dari mana, mengalir ke mana, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan lingkungan di sekitar pesantren tetap aman?</i></p>
<p>Sebab kadang-kadang, sesuatu yang tidak pernah diniatkan sebagai masalah bisa berubah menjadi masalah hanya karena tidak pernah dibicarakan.</p>
<p>Yang paling ironis dari cerita ini adalah alasan pemilik tanah mempertahankan sawahnya sejak awal.</p>
<p>Ia tidak ingin menjual karena sawah itu masih bisa memberi makan keluarganya.</p>
<p>Ia memilih mempertahankan tanah, bukan mengejar uang.</p>
<p>Tetapi setelah tanah di sekelilingnya berubah menjadi milik lembaga, sawah itu justru kehilangan fungsi yang ingin dipertahankannya.</p>
<p>Ia tidak kehilangan tanah.</p>
<p><b>Ia kehilangan kemungkinan untuk menggunakan tanahnya.</b></p>
<p>Barangkali di sinilah kita perlu berhenti sebentar dari perdebatan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah.</p>
<p>Sebuah pesantren tentu membutuhkan tanah untuk berkembang. Pemilik tanah di sekitarnya juga memiliki hak untuk menjual atau mempertahankan tanahnya. Tidak ada yang aneh dengan itu.</p>
<p>Tetapi ketika sebuah lembaga tumbuh sangat besar dan memiliki kemampuan membeli tanah dalam jumlah besar, dampaknya terhadap ruang hidup masyarakat sekitar juga menjadi semakin besar.</p>
<p>Maka yang perlu dijaga bukan hanya sah atau tidaknya transaksi.</p>
<p>Ada pertanyaan lain yang lebih sosial: <i>setelah semua transaksi selesai, apakah orang-orang yang tanahnya tersisa masih bisa hidup sebagaimana sebelumnya?</i></p>
<p>Karena jangan sampai sebuah kampung perlahan-lahan kehilangan ruang hidupnya bukan karena pernah diusir, melainkan karena ruang di sekelilingnya satu per satu dibeli.</p>
<p>Orang terakhir yang bertahan mungkin tidak pernah disuruh pergi.</p>
<p><b>Ia hanya dibuat semakin sulit untuk tinggal.</b></p>
<h3>Ketika “Sah” Belum Tentu Selesai</h3>
<p>Di sinilah mungkin letak <i>subhat</i> dalam cerita ini.</p>
<p>Bukan subhat dalam pengertian bahwa transaksi tersebut pasti haram. Bukan pula berarti jual-beli tanah itu pasti melanggar hukum negara.</p>
<p>Bisa saja semuanya sah.</p>
<p>Pemilik tanah depan berhak menjual. Pembeli berhak membeli. Harga disepakati. Surat-surat ditandatangani. Secara hukum tidak ada masalah. Bahkan jika tanah itu kemudian digunakan untuk mengembangkan pendidikan pesantren, bisa saja ada nilai kebaikan di dalamnya.</p>
<p>Tetapi kehidupan bersama tidak selalu selesai hanya dengan pertanyaan: <i>“Apakah ini sah?”</i></p>
<p>Ada pertanyaan lain yang kadang lebih mengganggu: <i>“Apakah ini patut?”</i></p>
<p>Fikih memiliki wilayahnya sendiri. Hukum negara juga memiliki batasnya sendiri. Tetapi etika publik melihat persoalan dari sisi yang sedikit berbeda: apa dampaknya terhadap orang lain, apakah ada rasa keadilan yang terjaga, dan apakah orang yang tidak ikut dalam transaksi ikut menanggung akibatnya.</p>
<p>Jadi, sesuatu bisa saja sah secara fikih, legal secara hukum negara, bahkan mungkin diniatkan sebagai amal. Tetapi secara etika publik, belum tentu bagus-bagus amat.</p>
<p>Dan mungkin justru di wilayah seperti inilah kita perlu belajar berhati-hati.</p>
<p>Sebab tidak semua yang boleh dilakukan harus dilakukan. Tidak semua yang sah otomatis terasa adil. Dan tidak semua yang menghasilkan pahala bagi satu pihak boleh membuat pihak lain kehilangan jalan untuk mencari nafkah.</p>
<h3>Ketika Dakwah Kehilangan Tetangga</h3>
<p>Di sinilah pertanyaan yang lebih besar muncul.</p>
<p>Bagaimana mungkin pendidikan agama tumbuh semakin besar, tetapi hubungan sosial di sekitarnya justru terasa semakin kecil?</p>
<p>Tentu ini bukan tuduhan kepada semua pesantren. Banyak pesantren yang justru sangat terbuka kepada masyarakat. Banyak kiai yang rumahnya masih seperti rumah warga biasa. Banyak santri yang masih ikut kerja bakti, membantu tetangga, dan hidup menyatu dengan lingkungan.</p>
<p>Tetapi ada pula situasi yang membuat kita perlu berhenti sebentar dan bertanya.</p>
<p>Ketika warga bertanya, <i>“Mengapa jalan kami dipersempit?”</i>, jangan sampai pertanyaan itu dianggap sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap dakwah.</p>
<p>Ketika warga mengatakan, <i>“Lahan kami semakin sempit,”</i> jangan buru-buru menjawab bahwa semuanya demi kepentingan agama.</p>
<p>Sebab agama seharusnya tidak membuat orang kehilangan keberanian untuk menyampaikan keluhan kepada tetangganya sendiri.</p>
<p>Begitu pula dengan wakaf. Wakaf adalah sesuatu yang mulia. Tetapi kemuliaan wakaf justru menuntut kejelasan: siapa yang mewakafkan, untuk apa, bagaimana amanah itu dikelola, dan siapa yang merasa memiliki manfaatnya.</p>
<p>Jangan sampai kata <i>“wakaf”</i> menjadi semacam kalimat pamungkas yang membuat semua pertanyaan berhenti.</p>
<p>Kalau sebuah tanah memang diwakafkan untuk kepentingan umat, mestinya semakin banyak orang merasa mendapatkan manfaat. Bukan semakin banyak orang yang merasa harus minggir.</p>
<h3>Tembok Itu Perlu, Tetapi Pintu Juga</h3>
<p>Mungkin kita memang membutuhkan tembok.</p>
<p>Pesantren perlu aman. Santri perlu terlindungi. Anak-anak perlu aturan. Lembaga pendidikan perlu batas yang jelas. Tidak mungkin sebuah pesantren yang menampung ribuan santri dikelola seperti mushola kecil di tengah kampung.</p>
<p>Tetapi tembok yang baik seharusnya tidak membuat hati ikut tertutup.</p>
<p>Kalau keamanan membutuhkan pagar, buatlah pagar.</p>
<p>Kalau ketertiban membutuhkan aturan, buatlah aturan.</p>
<p>Kalau perlu membatasi akses, jelaskan dengan baik.</p>
<p>Namun jangan sampai orang yang tinggal di sebelah pagar justru menjadi orang terakhir yang tahu mengapa pagar itu dibangun.</p>
<p>Sebab pesantren, pada mulanya, bukan dibangun untuk menjadi benteng.</p>
<p>Ia dibangun sebagai tempat ilmu bertumbuh, akhlak ditempa, dan masyarakat mendapatkan manfaat.</p>
<p>Mungkin karena itu, ukuran kebesaran pesantren tidak cukup hanya dihitung dari jumlah santri, luas tanah, jumlah gedung, atau tingginya tembok.</p>
<p>Ada ukuran lain yang lebih sederhana, tetapi mungkin justru lebih sulit: <i>seberapa nyaman tetangga merasa menjadi tetangga?</i></p>
<p>Apakah warung kecil masih mendapatkan tempat?</p>
<p>Apakah anak kampung masih punya ruang untuk bermain?</p>
<p>Apakah warga masih berani mengetuk pintu?</p>
<p>Apakah masjid masih terasa sebagai rumah bersama?</p>
<p>Apakah orang yang tidak menjadi santri tetap merasa bahwa keberadaan pesantren membawa sesuatu yang baik bagi hidupnya?</p>
<p>Kalau jawabannya masih “iya”, barangkali tembok setinggi apa pun tidak menjadi masalah.</p>
<p>Tetapi kalau jawabannya mulai “tidak”, mungkin sudah waktunya bukan menambah tinggi tembok, melainkan membuka pintu yang selama ini terlalu lama tertutup.</p>
<p>Karena pesantren yang besar bukan hanya yang mampu menampung ribuan santri.</p>
<p><b>Pesantren yang besar adalah pesantren yang membuat orang-orang di sekitarnya ikut merasa bahwa keberadaannya adalah berkah.</b></p>
<p>Dan barangkali, sesekali kita memang perlu kembali melihat pesantren bukan dari dalam pagar, tetapi dari luar pagar.</p>
<p>Dari tempat seorang warga berdiri.</p>
<p>Dari warung yang kehilangan pembeli.</p>
<p>Dari gang yang semakin sempit.</p>
<p>Dari mushola kecil yang dulu dibangun bersama.</p>
<p>Atau dari seorang anak kampung yang hanya ingin bermain di lapangan yang dulu ia kenal sebagai halaman bersama.</p>
<p>Sebab bisa jadi, dari sanalah kita akan tahu: apakah sebuah pesantren sedang semakin besar, atau sekadar semakin luas.</p>
.png)
Anda tidak salah membaca judul. Memang Subhat , pakai huruf t . Bukan nama tendangan. Dan sengaja tidak memakai huruf n yang biasanya muncul se…
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHsTnvfTCjZyLIzOaChDda4NeCSjPcBJolwlT9nwQTp62-DCyvFfaHyCkZiP72Q3P26Mw0zSzJHUljv1y6b1374uO_E3QJI0wKVpe-PP21nHmJy7LFi0zN_BIe1Bbx82lwpfpBawNiE0WN843msn4LZc9LnI9NiNkEg96iD8aluKo61L4fw54i85Xx_Vk/s640/kiyai%20subhat_resz%20(1).png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHsTnvfTCjZyLIzOaChDda4NeCSjPcBJolwlT9nwQTp62-DCyvFfaHyCkZiP72Q3P26Mw0zSzJHUljv1y6b1374uO_E3QJI0wKVpe-PP21nHmJy7LFi0zN_BIe1Bbx82lwpfpBawNiE0WN843msn4LZc9LnI9NiNkEg96iD8aluKo61L4fw54i85Xx_Vk/s1600-rw/kiyai%20subhat_resz%20(1).png" /></a></div><p>Anda tidak salah membaca judul. Memang <b>Subhat</b>, pakai huruf <i>t</i>. Bukan nama tendangan. Dan sengaja tidak memakai huruf <i>n</i> yang biasanya muncul setelah tanda sama dengan.</p>
<p>Tentu saja itu bukan nama sebenarnya. Kiai Subhat hanyalah nama rekaan saya agar cerita ini tetap aman, tenteram, dan tidak membuat saya harus terlalu sering menoleh ke belakang setiap kali keluar rumah.</p>
<p>Kalaupun Anda kebetulan mengenal seorang kiai yang benar-benar bernama Subhat, saya mohon maaf sebesar-besarnya.</p>
<p>Bahkan, dengan segala kerendahan hati, saya menyarankan beliau mempertimbangkan untuk mengganti namanya.</p>
<p><b>Menjadi Kiai Haram sekalian.</b></p>
<p>Setidaknya lebih tegas.</p>
<p>Ada satu hal lagi yang perlu saya jelaskan sejak awal. <b>Kiai Subhat bukan satu orang.</b></p>
<p>Cerita-cerita tentang Kiai Subhat yang mungkin akan saya tulis tidak selalu terjadi pada tokoh yang sama, tidak selalu di tempat yang sama, dan tidak selalu pada waktu yang sama.</p>
<p>Justru karena kejadiannya ada beberapa, kalau saya sempat, semuanya akan saya kumpulkan dalam beberapa cerita dengan satu nama tokoh yang sama: Kiai Subhat.</p>
<p>Anggap saja ia nama kolektif. Semacam tempat penitipan cerita bagi kejadian-kejadian yang terlalu sayang kalau tidak ditulis, tetapi terlalu merepotkan kalau nama aslinya disebut.</p>
<p>Jadi, kalau nanti ada yang merasa cerita ini mirip seseorang yang dikenalnya, tidak perlu buru-buru menuduh.</p>
<p>Bisa jadi memang dia.</p>
<p>Bisa jadi juga bukan.</p>
<p>Saya sendiri memilih tidak memastikan.</p>
<p>Namanya juga <i>subhat</i>.</p><p>___</p>
<h3 style="text-align: center;">Cerita Pertama</h3>
<p>Suatu hari, seorang teman mengajak saya mencari mubalig untuk acara pengajian <i>yatiman</i> di kampungnya.</p>
<p>Bagi yang belum akrab dengan istilah ini, <i>yatiman</i> adalah acara santunan anak-anak yatim yang biasanya diselenggarakan sekitar tanggal 10 Muharam. Ada santunan, ada pengajian, dan tentu saja ada mubalig yang akan mengisi acara.</p>
<p>Kami ingin mencari mubalig yang bukan hanya pandai berpidato tentang anak yatim, melainkan juga cukup memahami kehidupan mereka. Syukur-syukur orang yang sehari-hari memang bersentuhan langsung dengan pengasuhan dan pendidikan anak-anak yatim.</p>
<p>Atas pertimbangan itu, kami mendatangi sebuah pondok pesantren di pinggiran desa. Pesantren tersebut berada di bawah naungan yayasan kesejahteraan anak yatim dan duafa.</p>
<p>Kami berpikir, kalau mencari orang yang memahami kehidupan anak yatim, tempat semacam itu rasanya cukup masuk akal untuk didatangi.</p>
<p>Pondoknya lumayan rindang. Banyak pepohonan, salah satunya pohon mangga. Di seberang jalan depan pondok terbentang sawah yang cukup luas. Entah sawah siapa. Saya tidak sempat menanyakannya.</p>
<p>Kalau diperkirakan, luasnya mungkin dua kali <i>bengkok</i> lurah di desa saya.</p>
<p>Kira-kira, lho, ya. Saya tidak membawa meteran.</p>
<p>Ketika kami tiba, orang yang hendak kami temui sedang tidak ada. Yang ada hanya istrinya. Kami dipersilakan menunggu di teras <i>ndalem</i>.</p>
<p>Sambil menunggu, saya melihat-lihat keadaan sekitar.</p>
<p><i>Ndelok-ndelok tok.</i></p>
<p>Bukan investigasi.</p>
<p>Rumah pengasuhnya lumayan besar, bergaya joglo. Dari yang saya lihat, rumah itu sepertinya bukan rumah tua warisan orang tua. Kayu-kayunya tampak relatif baru, berwarna kecokelatan, dengan permukaan halus seperti hasil pengerjaan mesin.</p>
<p>Untuk ukuran warga desil 4,5 ke bawah seperti saya, rumah itu tentu terlihat cukup mewah.</p>
<p>Sekali lagi, <i>sepertinya</i>. Saya teknisi komputer amatir, bukan ahli perkayuan.</p>
<p>Halaman rumah juga cukup luas. Di sisi kiri ada beberapa pohon yang membuat suasana semakin rindang. Di sisi barat halaman berdiri sebuah masjid yang sekaligus menjadi masjid pondok. Kalau digunakan untuk pengajian, halaman itu mungkin cukup untuk menampung sekitar tiga ratus orang duduk bersila.</p>
<p>Mungkin, lho, ya. Saya bukan petugas BPN yang sedang hendak menerbitkan sertifikat tanah.</p>
<p>Asrama santri berada di sisi barat <i>ndalem</i>. Bangunannya dua lantai, masing-masing lantai memiliki lima kamar. Salah satu kamar digunakan sebagai kantor sekretariat pondok pesantren.</p>
<p>Jumlah santrinya sekitar tiga puluhan anak, kebanyakan seusia MTs dan MA.</p>
<p>Sejauh yang saya ketahui saat itu, pondok belum memiliki sekolah formal reguler. Para santri bersekolah di luar pesantren, sementara di dalam pondok mereka hanya mengikuti madrasah diniyah.</p>
<p>Sampai di sini, semuanya masih biasa saja.</p>
<p>Sampai saya melihat seorang anak seusia SMP sedang mencuci karpet masjid.</p>
<p>Karpet masjid, seperti yang kita tahu, bukan barang ringan. Apalagi kalau sudah basah. Panjang, lebarnya dibagi per saf, dan bobotnya bisa membuat seseorang mempertimbangkan kembali makna kehidupan.</p>
<p>Anak itu mencucinya sendirian, siang-siang, ketika matahari sedang terik-teriknya.</p>
<p>Saya mencoba mengajaknya berbicara. Iseng saja.</p>
<p>“Dhewe, Mas?” tanya saya.</p>
<p>“Nggih, Mas.”</p>
<p>“Kok dhewe? Lha kancane padha neng endi?”</p>
<p>“Ngendikane Pak Yai ken piyambak. Gek ndilalah, pados rencang mboten wonten sing purun.”</p>
<p>“Gek sampean wau siam?”</p>
<p>“Nggih, Mas.”</p>
<p>“Allaaahuakbar!”</p>
<p>Ternyata waktu itu memang sedang musim puasa Muharam. Menurut pengakuan anak tersebut, anak-anak di pondok diwajibkan menjalankan puasa sunah.</p>
<p>Karpet yang harus dicuci juga bukan cuma satu.</p>
<p>Ada sekitar enam karpet. Satu sudah selesai, satu sedang dikerjakan, sedangkan sisanya masih menunggu giliran.</p>
<p><i>Mak dheg.</i></p>
<p>Saya mulai merasa ada yang kurang beres dengan keadaan itu.</p>
<p>Bukan karena saya asing dengan pekerjaan semacam itu. Dulu, ketika mondok, saya juga pernah <i>ndêrêk</i>, <i>ngêngêr</i>, atau kalau memakai istilah yang terdengar lebih gagah: <i>ngabdi</i> di <i>ndalem</i> Pak Yai dan Bu Nyai.</p>
<p>Membersihkan rumah, mencuci pakaian penghuni ndalem, mencuci karpet, sampai membersihkan keset merupakan bagian dari rutinitas sehari-hari.</p>
<p>Jadi, saya benar-benar tahu rasanya mencuci karpet.</p>
<p>Tetapi saya belum pernah mencuci karpet masjid sebanyak dan setebal itu sendirian, apalagi sambil berpuasa di bawah terik matahari.</p>
<p>Dulu, ketika masih <i>nderek</i>, Bu Nyai justru menyarankan agar pekerjaan-pekerjaan berat dikerjakan setelah mengaji ba’da tarawih selama bulan puasa.</p>
<p>Karena itu, spontan saja saya mencoba membujuk anak tersebut.</p>
<p>“Sampean batalke wae pasane. Tak tumbaske bakso.”</p>
<p>Siapa tahu rayuan setan amatir kelas kampung itu mempan.</p>
<p>“Mboten, Mas. Kulo tasik kiat, kok.”</p>
<p><i>Ah, Mas... Mas. Kowe kok lugu tenan.</i></p>
<p>Karena rayuan setan tidak mempan, saya melanjutkan jalan-jalan.</p>
<p>Di samping kompleks pesantren terdapat kolam lele yang cukup luas. Airnya sudah mulai surut, hampir habis terkuras. Di dalam kolam, empat anak sedang berjibaku menguras sisa air bercampur lumpur.</p>
<p>Baunya <i>naudzubillah</i>. Mungkin sebagian dari anda pernah mencium aroma kolam lele yang sudah terlampau kotor, nah... seperti itu aromanya.</p>
<p>“Gek iki kabeh ya pasa, Mas?”</p>
<p>“Nggih, Mas. Pun diwajibke kalih Pak Yai.”</p>
<p>“Kiaimu pancen nggawe hukum dhewe. Barang sunah kok diwajibke.”</p>
<p>Saya mengatakannya sambil bercanda.</p>
<p>Namun, sejujurnya, hati saya mulai <i>gelo</i>. Ada rasa kecewa yang belum sepenuhnya bisa saya jelaskan.</p>
<p>Saya pernah menjadi santri. Saya tahu <i>ro’an</i>, khidmah, piket, dan membantu pekerjaan pondok bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan pesantren.</p>
<p>Yang membuat saya tidak nyaman adalah gabungan beberapa hal: anak-anak yang masih muda, pekerjaan fisik yang lumayan berat, panas siang hari, dan puasa sunah yang menurut pengakuan mereka diwajibkan.</p>
<p>Saya kembali ke teras <i>ndalem</i> dan duduk di samping teman.</p>
<p>Di sebelah saya ada meja bundar dengan beberapa berkas yang dijilid. Bentuknya mirip proposal.</p>
<p>Dan benar saja.</p>
<p>Proposal.</p>
<p>Seperti proposal pada umumnya, di dalamnya ada pembukaan, latar belakang, daftar kebutuhan, dan angka-angka.</p>
<p>Saya membukanya sekadar untuk melihat-lihat.</p>
<p>Salah satu angka menarik perhatian saya.</p>
<p><b>Uang saku sekolah: Rp15.000 per anak per hari.</b></p>
<p>Bagi anak seusia SMP atau MTs yang bersekolah tidak terlalu jauh dari pondok dan tidak membutuhkan kendaraan untuk berangkat sekolah, jumlah itu menurut ukuran saya lumayan.</p>
<p>Di dalam proposal itu juga tercantum berbagai sumber perolehan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, mulai dari donatur, relawan, hingga bantuan pemerintah.</p>
<p>Saya lalu menemukan semacam laporan pertanggungjawaban atau LPJ.</p>
<p>Di sana tercantum catatan penerimaan uang saku harian beserta tanda tangan anak-anak untuk rentang waktu yang cukup panjang.</p>
<p><i>Mak dheg</i> lagi.</p>
<p>Di atas kertas, semuanya tampak tertata. Ada kebutuhan, ada anggaran, ada laporan, ada tanda tangan sebagai bukti penerimaan.</p>
<p>Tetapi ketika saya melihat kehidupan anak-anak di pondok, kepala saya mulai dipenuhi pertanyaan.</p>
<p>Saya tidak sedang berharap anak-anak yatim itu hidup mewah. Makan dengan lauk seadanya bukan masalah. Tinggal di asrama sederhana juga bukan masalah. Mereka tidak harus hidup seperti anak-anak orang kaya hanya karena ada orang yang menyumbang untuk mereka.</p>
<p>Namun, saya mulai membandingkan apa yang tertulis dalam proposal dengan apa yang saya lihat sendiri.</p>
<p>Seorang anak seusia SMP mencuci karpet masjid sendirian di bawah terik matahari. Di tempat lain, empat anak menguras kolam lele yang berlumpur. Menurut pengakuan mereka, pekerjaan itu dilakukan ketika sedang menjalankan puasa sunah yang diwajibkan oleh pengasuh.</p>
<p>Lalu ada uang saku sekolah yang tercatat setiap hari.</p>
<p>Saya teringat anak yang tadi mencuci karpet. Saya mencari kesempatan untuk bertanya kepadanya tentang uang saku sekolah itu.</p>
<p>Menurut pengakuannya kepada saya saat itu, ia hampir tidak pernah menerima uang saku harian sebagaimana angka yang baru saja saya baca.</p>
<p>Anehnya, ia sendiri merasa sudah cukup.</p>
<p>Ia mendapat makan tiga kali sehari dengan lauk seadanya, mempunyai tempat tinggal, dan bisa bersekolah tanpa membayar.</p>
<p><i>Ah, Mas...kowe kok lugu tenan</i></p>
<p>Keluguannya justru membuat hati saya semakin tidak enak.</p>
<p>Sebab, jika pemahaman saya terhadap dokumen tadi tidak keliru, apa yang tertulis di sana tampaknya lebih banyak daripada yang baru saja ia ceritakan.</p>
<p>Saya memang tidak tahu bagaimana seluruh bantuan itu dikelola. Saya juga tidak tahu apakah semua kebutuhan dalam proposal dipenuhi melalui mekanisme yang sama. Bisa saja ada penjelasan yang belum saya ketahui.</p>
<p>Tetapi saat itu, pikiran saya telanjur bergerak ke arah yang lain.</p>
<p><i>Lha, terus bantuan dari para donatur, relawan, dan pemerintah yang tercantum dalam proposal itu bagaimana?</i></p>
<p>Saya tidak sedang menghitung berapa banyak uang yang masuk atau berapa besar biaya yang diperlukan untuk mengasuh puluhan anak. Saya tidak punya data selengkap itu.</p>
<p>Yang membuat saya gelisah adalah jarak antara apa yang tertulis dan apa yang saya temui.</p>
<p>Kalau dalam dokumen seorang anak tercatat menerima uang saku, tetapi anak itu mengaku hampir tidak pernah menerimanya, tentu ada sesuatu yang perlu dijelaskan.</p>
<p>Apalagi ketika saya melihat sendiri bagaimana anak-anak itu menjalani kesehariannya.</p>
<p>Entah kenapa, saat itu saya merasa bukan sekadar menemukan ketidakcocokan angka. Saya merasa ada amanah yang mungkin tidak sampai sebagaimana mestinya kepada mereka yang seharusnya menerima.</p>
<p>Dan dari situlah kecurigaan saya mulai tumbuh.</p>
<p>Belum menjadi bukti lengkap. Belum menjadi kesimpulan yang bisa saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.</p>
<p>Tetapi cukup untuk membuat kepala saya tidak tenang.</p>
<p>Di sela-sela menunggu, saya keluar membeli rokok di toko sebelah pondok.</p>
<p>Sialnya, saya punya kombinasi kebiasaan yang kurang sehat: mental <i>suudzon</i>, pernah bermain-main dengan UKM Pers Mahasiswa, ditambah kepala yang sejak tadi dipenuhi perkara-perkara <i>subhat</i>.</p>
<p>Lengkap sudah.</p>
<p>Alih-alih membeli rokok, membayar, lalu pulang seperti manusia normal, saya malah bertanya kepada pemilik toko tentang mata pencaharian Kiai Subhat.</p>
<p>Tidak pantas memang.</p>
<p>Orang membeli rokok kok malah menanyakan pekerjaan tetangga.</p>
<p>Tetapi mau bagaimana lagi. <i>Wong</i> sudah telanjur.</p>
<p>“Pak Yai niku sakbendinane nyambut damel napa lho, Bu?”</p>
<p>Menurut pemilik toko itu, sejauh yang ia ketahui, Kiai Subhat tidak mempunyai pekerjaan lain.</p>
<p><i>“Nggih ngoten niku, Mas. Dados Kiai.”</i></p>
<p>Kurang lebih begitu jawabannya.</p>
<p>Tentu saja, bakul rokok bukan petugas pajak. Ia tidak memegang SPT tahunan Kiai Subhat. Bisa saja ada sumber penghasilan lain yang tidak diketahuinya.</p>
<p>Tetapi informasi itu telanjur masuk ke kepala saya.</p>
<p><i>Yo wis.</i></p>
<p>Saya simpan dulu.</p>
<h3>Ketika “Berkah” Mulai Dibicarakan</h3>
<p>Tidak lama kemudian, Kiai Subhat pulang.</p>
<p>Seorang santri perempuan berjalan ke sisi kiri <i>ndalem</i>, lalu membuka pintu garasi. Sebuah mobil masuk.</p>
<p><b>Innova.<br /></b>Mengkilap.</p>
<p>Di dalam garasi ternyata sudah ada mobil lain.<br /><b>Honda Mobilio.<br /></b>Dan sebuah sepeda.</p>
<p>Saya sempat meliriknya.</p>
<p><i>Lho...</i></p>
<p><b>Brompton.</b></p>
<p>Saya diam sebentar.</p>
<p><i>Yo wis.</i></p>
<p>Saya simpan lagi.</p>
<p>Toh, punya mobil dua dan sepeda mahal bukan perkara yang perlu saya persoalkan. Orang boleh saja kaya. Kiai juga boleh punya mobil, rumah bagus, bahkan Brompton kalau memang suka bersepeda.</p>
<p>Saya pun bukan petugas pajak yang sedang memeriksa kekayaan seseorang.</p>
<p>Lagi pula, saya datang ke situ bukan untuk mengaudit kehidupan Kiai Subhat.</p>
<p>Saya datang untuk mencari mubalig.</p>
<p>Itu saja.</p>
<p>Setidaknya, begitu niat awal saya.</p>
<p>Kami kemudian dipersilakan masuk ke <i>ndalem</i>. Setelah mengucapkan salam dan bersalaman, kami duduk di ruang tamu yang cukup luas. Kalau dipakai kenduri, rasanya cukup untuk orang sekampung.</p>
<p>Obrolan dimulai dengan basa-basi sebagaimana lazimnya pertemuan pertama. Tentang kedatangan kami, rencana pengajian, dan hal-hal ringan lainnya.</p>
<p>Saya berusaha mengikuti percakapan dengan baik.<br />Sesekali mengangguk.<br />Sesekali tersenyum.<br />Sesekali menjawab seperlunya.</p>
<p>Tetapi entah kenapa, pikiran saya masih tertinggal di luar ruang tamu.</p>
<p>Pada karpet yang dicuci seorang anak sendirian.<br />Pada empat anak yang berjibaku dengan lumpur kolam lele.<br />Pada angka Rp15.000 di proposal.<br />Dan pada pengakuan seorang anak yang hampir tidak pernah menerima uang tersebut.</p>
<p>Saya mencoba mengusir pikiran-pikiran itu.</p>
<p><i>Wis, aja suudzon.</i></p>
<p>Saya mengingatkan diri sendiri.</p>
<p>Saya belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya belum memeriksa semua catatan. Saya bahkan belum mendengar penjelasan dari orang yang bertanggung jawab.</p>
<p>Bisa saja ada penjelasan yang masuk akal.<br />Bisa saja saya salah memahami dokumen.<br />Bisa saja anak itu tidak mengetahui seluruh mekanisme pemberian uang saku.</p>
<p>Bisa saja.</p>
<p>Karena itulah saya diam.</p>
<p>Kami datang untuk mencari mubalig, bukan untuk menginterogasi pengasuh pesantren.</p>
<p>Masalahnya, diam ternyata tidak selalu berarti pikiran ikut diam.</p>
<p>Entah bagaimana awalnya, pembicaraan kemudian beralih kepada anak-anak yatim yang diasuh Kiai Subhat.</p>
<p>Beliau mulai bercerita tentang kehidupan di pondok, tentang mengasuh anak-anak yatim, dan tentang berkah yang diperoleh dari pekerjaan tersebut.</p>
<p>Lalu keluarlah kalimat itu.</p>
<p>“Ngopeni cah yatim niku, berkahe nyata, Mas. Alhamdulillah... kulo sing riyen sanes sinten-sinten, sakniki saget kados ngeten....”</p>
<p>Saya diam.</p>
<p>Bukan karena tidak memahami maksudnya.</p>
<p>Justru karena saya memahami maksudnya, sementara kepala saya sedang dipenuhi hal-hal yang lain.</p>
<p><i>Berkahe nyata.</i></p>
<p>Berkahnya nyata.</p>
<p>Kalimat itu sebenarnya biasa saja. Bahkan, mungkin bagi banyak orang, kalimat semacam itu terdengar wajar. Seseorang merasa hidupnya membaik setelah mengasuh anak yatim, lalu mensyukuri berkah yang diperolehnya.</p>
<p>Apa yang salah dengan itu?</p>
<p>Tidak ada.</p>
<p>Setidaknya, kalau kalimat itu berdiri sendiri.</p>
<p>Tetapi di kepala saya, kalimat tersebut tidak berdiri sendiri.</p>
<p>Ia datang bersama gambar seorang anak yang kepayahan mencuci karpet. Bersama empat anak yang menguras kolam lele. Bersama proposal yang mencantumkan uang saku harian. Bersama LPJ yang memuat tanda tangan penerimaan. Dan bersama pengakuan anak yang hampir tidak pernah menerima uang tersebut.</p>
<p>Saya berusaha tetap diam.</p>
<p>Sungguh.</p>
<p>Saya tahu, kalau saya mulai bicara dalam keadaan seperti itu, kemungkinan besar yang keluar bukan pertanyaan yang baik.</p>
<p>Tetapi rupanya saya terlalu sibuk menahan mulut sampai lupa bahwa mulut juga bisa bergerak tanpa meminta izin pemiliknya.</p>
<p><b>“Tapi sangune limolas ewu yo diwehne, to, Bosss...”</b></p>
<p>Kalimat itu keluar begitu saja.</p>
<p>Bahasa Jawa ngoko.</p>
<p>Tidak ada <i>panjenengan</i>. Tidak ada <i>monggo</i>. Tidak ada tata krama yang biasanya saya usahakan ketika berbicara dengan seorang kiai.</p>
<p>Teman saya menoleh.</p>
<p>Kiai Subhat diam sebentar.</p>
<p>Saya tahu kalimat saya terdengar kurang ajar. Saya juga tahu seharusnya ada cara yang lebih baik untuk menanyakan persoalan tersebut.</p>
<p>Tetapi pada saat itu, saya telanjur ingin mendengar jawaban.</p>
<p>Atau mungkin, kalau jujur, saya sudah telanjur ingin membenarkan kecurigaan sendiri.</p>
<p>Kiai Subhat belum sempat menjelaskan apa-apa ketika saya kembali menyahut.</p>
<p><b>“Lek gak diwehke, neraka neng wetengmu, Bosss.... Suwi-suwi mbledhos...”</b></p>
<p>Saya tahu ucapan itu kasar.</p>
<p>Saya tahu saya sedang berbicara kepada seseorang yang bahkan belum selesai menjelaskan maksudnya.</p>
<p>Tetapi kemarahan kadang-kadang memang membuat seseorang merasa bahwa kecepatannya berbicara lebih penting daripada ketepatan kata-katanya.</p>
<p>Teman saya tampak semakin bingung.</p>
<p>Wajar saja. Ia tidak membaca proposal dan LPJ seperti yang saya lakukan. Ia juga tidak berbicara dengan anak-anak tadi. Ia tidak mengalami rangkaian kejadian yang sejak tadi berputar-putar di kepala saya.</p>
<p>Bagi teman saya, mungkin saya tiba-tiba berubah menjadi orang lain.</p>
<p>Sementara bagi saya sendiri, semua itu terasa seperti sesuatu yang sudah lama menunggu kesempatan untuk keluar.</p>
<p>Saya menarik napas.</p>
<p>Tetapi bukannya mereda, kemarahan saya justru menemukan jalan lain.</p>
<p>“Lek Sampean badhe pidato soal barokah ten kulo, kulo niki wong sing mboten peduli soal berkah. Sebab kulo sanes santrine Sampean.”</p>
<p>Saya berhenti sebentar, lalu melanjutkan:</p>
<p><b>“Kulo nggih mboten percaya lek Sampean ki mabrokahi, opo meneh malati. Blass gak percaya...!!”</b></p>
<p>Setelah itu, saya mencoba menjelaskan apa yang membuat saya marah.</p>
<p>“Ngeten lho, Pak. Lek proposal kalih LPJ gak singkron kalih realisasine, opo meneh njomplange akeh, trus punjulane di makem dhewe, kui maton perilaku dzolim. Neraka, Pak!”</p>
<p>Saya tidak sedang mengucapkan kalimat itu dengan tenang. Kata-kata tersebut keluar bersama kemarahan yang sejak tadi saya tahan. Saya bahkan tidak yakin apakah susunan kalimat saya saat itu benar-benar rapi. Yang jelas, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres dan saya tidak bisa lagi menyimpannya sendiri.</p>
<p>“Sebab kui mendzolimi bocah yatim. Bayangke mawon, bocah yatim niku uripe wis rekasa, ndadak dikongkon rekasa, jatahe gak diwehke... piye kui....”</p>
<p>Kalimat itu sudah bukan lagi pertanyaan tentang uang saku.</p>
<p>Saya mulai menyerang orangnya.</p>
<p>Dan di situlah, kalau dipikir-pikir sekarang, persoalannya mulai bergeser.</p>
<p>Awalnya saya ingin mengetahui mengapa angka dalam dokumen tidak sesuai dengan cerita seorang anak. Namun, tanpa sadar, saya mulai memperlakukan dugaan saya seolah-olah sudah menjadi jawaban.</p>
<p>Saya tidak lagi sekadar ingin bertanya.</p>
<p>Saya ingin Kiai Subhat mengakui sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya saya ketahui.</p>
<p>Lalu keluarlah kalimat yang sejak tadi sebenarnya menjadi pangkal kemarahan saya.</p>
<p><b>“Sebab antarane proposal, LPJne Sampean karo kasunyatane gak padha...”</b></p>
<p>Nah.</p>
<p>Itu masalahnya.</p>
<p>Bukan Innova.</p>
<p>Bukan Mobilio.</p>
<p>Bukan Brompton.</p>
<p>Bukan pula soal boleh atau tidak seorang kiai hidup berkecukupan.</p>
<p>Yang mengganggu saya adalah ketidakcocokan antara apa yang tertulis dalam dokumen dan apa yang saya temui di lapangan.</p>
<p>Setidaknya, begitulah yang saya pahami saat itu.</p>
<p>Teman saya pelan-pelan menginjak kaki saya.</p>
<p>Saya tahu artinya.</p>
<p><i>Wis. Menenga.</i></p>
<p>Saya paham.</p>
<p>Sebenarnya, itu mungkin kesempatan terakhir bagi saya untuk berhenti, menarik napas, lalu mendengarkan.</p>
<p>Tetapi saya tidak mengambilnya.</p>
<p>Kiai Subhat mencoba menjelaskan.</p>
<p>“Ngeten, Mas. Niku damel mbangun...”</p>
<p>Belum selesai.</p>
<p>Saya langsung menyahut:</p>
<p><b>“Mbangun joglo...”</b></p>
<p>Saya tidak tahu apakah beliau memang hendak menjelaskan sesuatu tentang pembangunan, atau sedang membicarakan hal lain yang belum sempat saya pahami.</p>
<p>Saya tidak pernah tahu.</p>
<p>Sebab saya tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimat.</p>
<p>Kiai Subhat baru memulai penjelasan, tetapi di kepala saya jawabannya sudah tersedia. Saya tinggal menunggu bagian mana dari penjelasan beliau yang bisa saya cocokkan dengan dugaan saya sendiri.</p>
<p>Dan kalau ada yang tidak cocok, saya sudah telanjur siap menyanggahnya.</p>
<p>Saya bahkan tidak sadar bahwa saya sedang melakukan hal yang sejak tadi saya curigai dilakukan orang lain: menyusun kesimpulan sebelum semua keterangan selesai didengarkan.</p>
<p>Tetapi saat itu saya tidak sedang ingin bercermin.</p>
<p>Saya sedang marah.</p>
<p><b>“Wis, gak usah kiai-kiainan lek kiaine model ngene iki...”</b></p>
<p>Saya berdiri, lalu keluar dari ruang tamu.</p>
<p>Begitu sampai di luar, entah kenapa kemarahan saya justru semakin menjadi-jadi. Saya tidak menunggu teman saya. Saya juga tidak berusaha menenangkan diri.</p>
<p>Saya malah berteriak sekeras-kerasnya:</p>
<p><b>“AYO MULIH AE! GOLEK MUBALIG LIYANE...!”</b></p>
<p>Teman saya menyusul dari belakang.</p>
<p>Hampir bisa dipastikan, sepanjang jalan keluar dari pondok itu ia masih bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ia datang dengan maksud mencari mubalig, tetapi mendadak harus mengikuti saya yang keluar dengan emosi, tanpa sempat memahami duduk persoalannya.</p>
<p>Dari belakang, sesekali terdengar gerutuan kecil. Saya tahu ia kesal. Tetapi ia juga tidak mungkin langsung memarahi saya. Bagaimanapun, dialah yang mengajak saya datang ke tempat itu, sebab ia berharap saya bisa menjadi penyampai hajatnya kepada Kiai Subhat.</p>
<p>Sekarang, alih-alih mendapatkan mubalig, ia malah mendapatkan perkara.</p>
<p>Saya sendiri belum juga tenang. Sepanjang perjalanan pulang, kepala saya masih dipenuhi karpet, kolam lele, proposal, LPJ, dan uang saku lima belas ribu.</p>
<p>Barangkali teman saya juga sudah tidak sabar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi.</p>
<p>Maka, setelah agak jauh dari pondok, saya mulai menjelaskan kepadanya apa yang saya lihat, apa yang saya baca, dan apa yang saya dengar dari anak-anak di sana.</p>
<p>Saya ceritakan soal uang saku yang tercantum dalam proposal dan LPJ, juga pengakuan anak yang hampir tidak pernah menerimanya. Saya jelaskan pula mengapa, ketika Kiai Subhat mulai bercerita tentang berkah, saya mendadak kehilangan kesabaran.</p>
<p>Entah ia akhirnya memahami kegelisahan saya atau tidak, setidaknya sekarang ia tahu mengapa kami pulang tanpa membawa kesepakatan dengan mubalig.</p><p><br /></p>
Bicara soal santri dan pesantren, saya akan sedikit membusungkan dada dan, Gusti Allah, kulo nyuwun pangapunten sakderenge , sedikit menyombongkan …
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX4XOwHicgzTanhy5Zc771LHJCmA-vtaMZ83_-mz3A1DTmDkXkPmAPP7oWJDbedt-FciYElegEr7MakJoExD7fI7YX5ert6vb9T2k3cSDanpZ7pHozVBKQvGT3uep02G3NsmW0ZIeIWhZBlTlXdkwdqw03x7Gh8XWYlIvIi6ug7pHkuJDyUa1XPS9ltYQ/s640/Santri%20kecik.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX4XOwHicgzTanhy5Zc771LHJCmA-vtaMZ83_-mz3A1DTmDkXkPmAPP7oWJDbedt-FciYElegEr7MakJoExD7fI7YX5ert6vb9T2k3cSDanpZ7pHozVBKQvGT3uep02G3NsmW0ZIeIWhZBlTlXdkwdqw03x7Gh8XWYlIvIi6ug7pHkuJDyUa1XPS9ltYQ/s1600-rw/Santri%20kecik.png" /></a></div><p>Bicara soal santri dan pesantren, saya akan sedikit membusungkan dada dan, <i>Gusti Allah, kulo nyuwun pangapunten sakderenge</i>, sedikit menyombongkan diri.</p>
<p>Saya juga seorang santri.</p>
<p>Ya... meskipun saya bukan tipe santri yang <i>ngglethu</i>, rajin dan tekun mengaji. Saya lebih cocok dimasukkan ke golongan santri <i>ngantukan</i>, gemar tidur. Waktu mondok dulu bahkan ada istilah yang rasanya lebih tepat: santri <i>ruwet</i>, <i>turu-ngliwet</i>.</p>
<p>Dan tentu saja, saya juga pernah, sesekali atau bahkan berkali-kali, <i>ngrasani</i> kiai.</p>
<p>Maka kalau ilmu yang saya bawa pulang dari pondok tidak terlalu banyak, kurang berkah, dan manfaatnya juga tidak seberapa, mungkin salah satu sebabnya sudah jelas. 😁</p>
<p>Tetapi justru sebagai santri yang tidak terlalu baik itulah saya mempunyai sebuah kegelisahan.</p>
<p>Bukan tentang apakah santri sekarang masih rajin mengaji. Bukan pula tentang pesantren yang semakin besar, mempunyai sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, koperasi, dan berbagai unit usaha. Itu perkembangan yang dalam banyak hal tentu patut disyukuri.</p>
<p>Kegelisahan saya justru lebih sederhana:</p>
<p><b>Jangan-jangan, semakin hari santri semakin berharga bukan hanya karena ia manusia yang sedang mencari ilmu, tetapi juga karena ia bisa dihitung.</b></p>
<p>Dan sesuatu yang bisa dihitung selalu menarik.</p>
<p>Bagi birokrasi, ia menjadi data.</p>
<p>Bagi politik, ia bisa menjadi suara.</p>
<p>Ketika dua dunia itu bertemu dengan pesantren, jumlah santri tiba-tiba mempunyai arti yang lebih luas daripada sekadar berapa banyak kasur yang harus disediakan atau berapa kilogram beras yang harus dimasak setiap hari.</p>
<p>Maka, tidak terlalu mengherankan jika pejabat atau politisi terasa lebih ringan langkahnya berkunjung ke pesantren dengan puluhan ribu santri daripada ke pesantren kecil yang santrinya hanya ratusan.</p>
<p>Tentu kita harus <i>husnuzan</i>.</p>
<p>Mungkin karena pesantren besar lebih dikenal. Mungkin pengasuhnya tokoh nasional. Mungkin acaranya lebih besar. Mungkin pula undangannya memang datang lebih dahulu.</p>
<p>Jangan <i>suudzon</i>.</p>
<p>Apalagi kepada pejabat.</p>
<p>😁</p>
<p>Tetapi politik, sebagaimana birokrasi, mengenal angka. Dan dua puluh ribu santri memang menghasilkan angka yang berbeda dengan dua ratus santri.</p>
<p>Belum lagi alumninya.</p>
<p>Belum lagi wali santrinya.</p>
<p>Belum lagi jamaah, simpatisan, dan jejaring sosial yang mengelilinginya.</p>
<p>Apakah semua orang itu otomatis akan memilih calon yang direstui kiainya?</p>
<p>Tentu tidak.</p>
<p>Apakah kiai memiliki suara mereka?</p>
<p>Juga tidak.</p>
<p>Tetapi apakah jumlah sebanyak itu sama sekali tidak mempunyai nilai tawar ketika seorang politisi datang bersilaturahmi?</p>
<p><i>Gusti Allah, kulo nyuwun pangapunten malih.</i></p>
<p><b>Saya kok sulit sepolos itu.</b> 😁</p>
<h2>Ketika Santri Menjadi Kecik</h2>
<p>Di kampung saya ada benda kecil bernama <i>kecik</i>. Biji sawo.</p>
<p>Dalam permainan tertentu, kecik bisa dikumpulkan, dihitung, dipindahkan, dimasukkan ke kantong, lalu dikeluarkan lagi ketika permainan dimulai.</p>
<p>Tentu santri bukan kecik.</p>
<p>Santri adalah manusia. Punya pikiran, kehendak, keyakinan, dan kalau sudah memenuhi syarat, punya hak pilih sendiri.</p>
<p>Tetapi dalam kalkulasi politik, manusia memang mempunyai nasib agak menyedihkan.</p>
<p>Ia harus dihitung.</p>
<p>Sepuluh ribu santri berarti sepuluh ribu manusia. Tetapi sebagian dari sepuluh ribu manusia itu sekaligus adalah pemilih.</p>
<p>Belum lagi alumninya.</p>
<p>Sebuah pesantren yang telah berdiri puluhan tahun mungkin mempunyai santri aktif beberapa ribu orang, tetapi alumninya sudah tersebar ke berbagai daerah, menjadi guru, pedagang, petani, pegawai, pengusaha, ustaz, bahkan mendirikan pesantren lagi.</p>
<p>Mereka tentu bukan pasukan yang mempunyai satu tombol kendali.</p>
<p>Tetapi politik tidak selalu membutuhkan kepastian bahwa sepuluh ribu orang akan bergerak ke arah yang sama.</p>
<p>Kadang cukup ada keyakinan bahwa seseorang mempunyai <i>pengaruh</i> terhadap sebagian dari mereka.</p>
<p>Maka pertanyaannya mungkin bukan:</p>
<p><i>Berapa persen santri yang benar-benar manut pilihan politik kiainya?</i></p>
<p>Saya tidak tahu.</p>
<p>Pertanyaan yang mungkin lebih menarik justru:</p>
<p><b>Berapa banyak santri yang dipercaya oleh politisi akan manut kepada kiainya?</b></p>
<p>Sebab persepsi tentang pengaruh pun bisa mempunyai nilai tawar.</p>
<p>Di situlah santri mulai berisiko dibaca bukan sebagai manusia satu per satu, melainkan sebagai kumpulan angka.</p>
<p>Sebagai <i>kecik</i>.</p>
<h2><i>Sami’na wa Atha’na</i></h2>
<p>Persoalannya menjadi semakin rumit karena hubungan kiai dan santri memang bukan hubungan biasa.</p>
<p>Sejak awal mondok kita diajari <i>ta’dzim</i> kepada guru.</p>
<p>Ada adab ketika berbicara. Ada adab ketika duduk. Ada adab memperlakukan kitab. Ada keyakinan tentang keberkahan ilmu. Ada pula berbagai nasihat agar santri tidak menyakiti hati gurunya.</p>
<p>Kita mengenal <i>Ta’lim al-Muta’allim</i>.</p>
<p>Kita mengenal <i>ngalap barokah</i>.</p>
<p>Kita mengenal <i>sami’na wa atha’na</i>.</p>
<p>Semua itu bukan barang buruk. Justru tradisi itulah yang menjadi salah satu kekhasan pendidikan pesantren: ilmu tidak hanya dipindahkan dari kitab ke kepala, tetapi juga disertai etika terhadap guru dan ilmu itu sendiri.</p>
<p>Tetapi ada pertanyaan yang jarang kita ajukan:</p>
<p><b><i>Sami’na wa atha’na</i> dalam perkara apa?</b></p>
<p>Ketika kiai mengajarkan kitab, kita tahu posisi kita: santri.</p>
<p>Ketika kiai mengatur jadwal ngaji, kita manut.</p>
<p>Ketika kiai menasihati akhlak, kita mendengarkan.</p>
<p>Ketika kiai mengatakan kitab jangan diletakkan sembarangan, ya jangan diletakkan sembarangan.</p>
<p>Tetapi ketika kiai berdiri di panggung politik, mengangkat tangan seorang calon, lalu mengatakan bahwa calon itulah yang sebaiknya dipilih...</p>
<p>posisinya menjadi sedikit membingungkan.</p>
<p>Yang sedang berbicara kepada kita siapa?</p>
<p>Guru?</p>
<p>Tokoh agama?</p><p>Juru kampanye?</p>
<p>Atau seorang warga negara yang kebetulan mempunyai pilihan politik?</p>
<p>Kalau kita mengikuti, mungkin aman.</p>
<p>Kalau berbeda, jangan-jangan kurang <i>ta’dzim</i>.</p>
<p>Kalau mempertanyakan, jangan-jangan <i>suul adab</i>.</p>
<p>Kalau curiga ada kepentingan politik, lebih gawat lagi.</p>
<p>Kita bisa <i>suudzon</i> kepada kiai.</p>
<p>Dan sebagai santri, kita tahu ada satu ancaman yang kadang lebih mengerikan daripada tidak lulus ujian:</p>
<p><i>“Mengko ilmune ora berkah.”</i></p>
<p>😁</p>
<p>Padahal bisa jadi kita tidak sedang membantah ilmu sang kiai.</p>
<p>Tidak sedang menolak nasihat agamanya.</p>
<p>Tidak pula kehilangan penghormatan kepada guru.</p>
<p><b>Kita cuma berbeda pilihan calon presiden.</b></p>
<h2>Hari Santri dan Politik yang Suka Menghitung</h2>
<p>Sampai di sini, mari kita sedikit mundur.</p>
<p>Hari Santri mempunyai sejarah yang menarik.</p>
<p>Sebelum menjadi presiden, Joko Widodo pernah menerima usulan dari kalangan kiai dan santri di sebuah pesantren di Kabupaten Malang agar ada Hari Santri. Setelah terpilih menjadi presiden, usulan tersebut dikaji dan ditindaklanjuti.</p>
<p>Pada 15 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Tanggal 22 Oktober dipilih dengan merujuk pada Resolusi Jihad 22 Oktober 1945.</p>
<p>Sampai di sini tidak ada yang aneh.</p>
<p>Pengakuan negara terhadap kontribusi historis santri dan ulama tentu dapat dibaca sebagai penghargaan terhadap dunia pesantren.</p>
<p>Tetapi politik mempunyai kebiasaan membuat sesuatu yang sederhana menjadi menarik.</p>
<p>Empat tahun kemudian, Jokowi kembali menjadi calon presiden.</p>
<p>Dan calon wakil presidennya adalah seorang kiai:</p>
<p><b>KH Ma’ruf Amin.</b></p>
<p>Apakah latar belakang seorang kiai mempunyai daya tawar di lingkungan pesantren?</p>
<p>Kalau kita menjawab sama sekali tidak, rasanya kita terlalu rajin ber-<i>husnuzan</i> kepada politik.</p>
<p>Tetapi kalau kita langsung mengatakan bahwa seorang kiai dipilih semata-mata untuk mengambil suara santri, jangan-jangan kita malah <i>suudzon</i> kepada kiai dan menuduh motif yang tidak kita ketahui.</p>
<p>Repot.</p>
<p>Lebih repot lagi, kalau kita menganggap seorang kiai sama sekali tidak mempunyai daya tawar politik di kalangan santri, jangan-jangan itu justru berarti kita sedang meremehkan pengaruh kiai.</p>
<p>Dan sebagai bekas santri, perkara meremehkan kiai ini agak mengkhawatirkan.</p>
<p>Jangan-jangan nanti menjadi sebab ilmu tidak berkah dan tidak bermanfaat.</p>
<p>Padahal ilmu saya sudah tidak seberapa.</p>
<p>Kalau masih harus dikurangi keberkahannya juga, <b>mau tersisa apa?</b></p>
<p>😁</p>
<p>Maka demi keselamatan ilmu yang jumlahnya juga tidak seberapa ini, saya memilih tidak menuduh siapa-siapa.</p>
<p><b>Kita cukup melihat dan menghitung.</b></p>
<p>Pada Pilpres 2019, dukungan politik dari sebagian jaringan kiai dan santri kepada pasangan Joko Widodo–Ma’ruf Amin memang bukan cerita bisik-bisik di warung kopi.</p>
<p>Ada deklarasi terbuka. Ada jaringan kiai-santri. Ada dukungan dari berbagai daerah.</p>
<p>Bahkan Jaringan Santri NTB ketika mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi dua periode menyebut penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri sebagai salah satu alasan dukungan mereka.</p>
<p>Ada pula maklumat dari Pondok Pesantren Lirboyo yang menginstruksikan santri dan alumni menggunakan hak pilih dan memilih pasangan nomor urut 01, Joko Widodo–Ma’ruf Amin.</p>
<p>Artinya, kita tidak perlu membuat teori konspirasi.</p>
<p><b>Jejak bahwa identitas santri, jaringan pesantren, dan Hari Santri pernah bertemu secara terbuka dengan dukungan elektoral memang ada.</b></p>
<p>Apakah berarti Hari Santri sejak awal dirancang sebagai alat untuk membeli suara santri?</p>
<p><b>Saya tidak tahu.</b></p>
<p>Dan saya tidak mempunyai bukti untuk mengatakan demikian.</p>
<h2>Transaksi Tidak Selalu Memakai Kuitansi</h2>
<p>Politik tentu tidak selalu bekerja seperti membeli cabai di pasar.</p>
<p>Tidak semua hubungan politik diawali kalimat:</p>
<p><i>“Saya memberikan ini, nanti Anda memberikan sekian suara.”</i></p>
<p>Ada dukungan. Ada kebijakan. Ada pengakuan. Ada akses. Ada simbol. Ada kedekatan. Ada pula hubungan timbal balik yang tidak selalu ditulis menjadi akad bermeterai.</p>
<p>Tetapi kita juga harus adil.</p>
<p><b>Ketiadaan kuitansi bukan bukti bahwa transaksi pasti terjadi.</b></p>
<p>Maka mengatakan bahwa Hari Santri sejak awal diciptakan sebagai alat membeli suara santri jelas terlalu jauh.</p>
<p>Saya tidak tahu.</p>
<p>Saya tidak ikut rapatnya.</p>
<p>Kalaupun pernah ada rapat semacam itu, saya juga tidak tahu apakah kopinya manis atau pahit.</p>
<p>😁</p>
<p>Yang bisa kita lihat hanyalah apa yang tampak di ruang publik.</p>
<p>Sebuah aspirasi tentang Hari Santri pernah disampaikan kepada seseorang ketika ia masih menjadi calon presiden. Setelah menjadi presiden, aspirasi itu diwujudkan menjadi keputusan negara.</p>
<p>Empat tahun kemudian ia kembali mengikuti pemilihan presiden, kali ini didampingi seorang kiai. Pada periode yang sama, muncul berbagai deklarasi dukungan dari jaringan kiai dan santri, dan dalam sebagian dukungan itu penetapan Hari Santri disebut sebagai salah satu alasan politik.</p>
<p>Apakah semuanya mempunyai hubungan sebab-akibat?</p>
<p>Sekali lagi:</p>
<p><b>Saya tidak tahu pasti.</b></p>
<p>😂</p>
<p>Tetapi kalau semua itu dianggap sama sekali tidak mempunyai nilai politik, saya kok sulit sepolos itu.</p>
<h2>Repotnya Ketika Kiai Terlalu Dalam</h2>
<p>Pada akhirnya, persoalan tulisan ini bukan apakah kiai boleh berpolitik.</p>
<p>Tentu boleh.</p>
<p>Kiai adalah warga negara. Beliau mempunyai hak memilih, mendukung, berkampanye, bahkan menjadi calon presiden kalau memang memenuhi syarat.</p>
<p>Santri juga demikian.</p>
<p>Persoalannya muncul ketika kiai masuk terlalu dalam ke politik praktis sementara otoritas politiknya bercampur dengan otoritas keilmuannya.</p>
<p>Yang paling repot justru santri.</p>
<p>Santri harus membedakan:</p>
<p>mana pengajaran agama,</p>
<p>mana nasihat guru,</p>
<p>mana pilihan pribadi,</p>
<p>dan mana kepentingan politik.</p>
<p>Kalau santri dituntut mampu membedakan semuanya, barangkali kiai yang memilih masuk ke politik praktis juga mempunyai tanggung jawab untuk membuat batas itu jelas.</p>
<p><b>Jangan sampai pilihan politik dipinjami kewibawaan agama, sementara perbedaan politik ditagih menggunakan adab santri.</b></p>
<p>Sebab <i>ta’dzim</i> kepada guru tidak semestinya berarti menyerahkan seluruh kemerdekaan berpikir kepada guru.</p>
<p>Apalagi menyerahkan hak pilih.</p>
<p>Kiai boleh mengatakan:</p>
<p><i>“Saya memilih calon ini.”</i></p>
<p>Santri boleh menjawab:</p>
<p><i>“Nggih, Yai.”</i></p>
<p>Tetapi kata <i>nggih</i> tidak selalu berarti:</p>
<p><i>“Pilihan saya juga sama.”</i></p>
<p>Bisa saja artinya hanya:</p>
<p><i>“Nggih, saya mendengar.”</i></p>
<p>Lalu ketika masuk bilik suara, santri kembali menjadi dirinya sendiri.</p>
<p>Sebab asas pemilu kita bukan <i>sami’na wa atha’na</i>.</p>
<p>Asasnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p>
<p>Artinya, penghormatan kepada guru boleh diketahui banyak orang.</p>
<p><b>Tetapi pilihan di bilik suara bahkan kiai tidak harus tahu.</b></p>
<h2>Santri Bukan Sekantong Kecik</h2>
<p>Mungkin inilah kegelisahan saya sejak awal.</p>
<p>Pesantren boleh mempunyai dua puluh ribu santri.</p>
<p>Seorang kiai boleh mempunyai puluhan ribu alumni yang mencintai dan menghormatinya.</p>
<p>Sebuah organisasi boleh mempunyai jutaan anggota.</p>
<p>Semua itu mempunyai nilai sosial yang sangat besar.</p>
<p>Dan sangat mungkin mempunyai nilai politik pula.</p>
<p>Tetapi ada satu hal yang tidak pernah otomatis ikut menjadi milik pesantren, organisasi, bahkan guru yang paling kita hormati sekalipun:</p>
<p><b>suara kita.</b></p>
<p>Ketika mengaji, santri adalah pencari ilmu.</p>
<p>Ketika masuk birokrasi, ia menjadi data.</p>
<p>Ketika menerima program, ia menjadi sasaran kebijakan.</p>
<p>Ketika masuk jaringan alumni, ia menjadi bagian dari kekuatan sosial.</p>
<p>Dan ketika musim pemilu datang, jangan sampai seluruh identitas itu disederhanakan menjadi satu benda kecil yang tinggal dihitung, dikumpulkan, lalu dibawa ke meja tawar-menawar.</p>
<p>Menjadi <i>kecik</i>.</p>
<p>Sebab santri bukan biji sawo yang bisa dimasukkan ke kantong seseorang lalu dikatakan:</p>
<p><i>“Kulo gadah semene.”</i></p>
<p>Santri adalah manusia.</p>
<p>Punya pikiran.</p>
<p>Punya pertimbangan.</p>
<p>Dan ketika berada di bilik suara, punya pilihan yang bahkan kiainya tidak harus tahu.</p>
<p>Barangkali pelajaran Mbah Yai yang pernah saya ceritakan <a href="https://www.khafi.id/2026/10/santri-kecik.html" rel="nofollow" target="_blank">sebelumnya </a>akhirnya menemukan kegunaan lain:</p>
<p><b>Takzim secukupnya.</b></p>
<p><b>Taat sewajarnya.</b></p>
<p><b>Bernalar sebagaimana mestinya.</b></p>
<p>Sebab ketika berhadapan dengan guru, kita memang santri.</p>
<p>Tetapi ketika berada di bilik suara, kita adalah warga negara.</p>
<p>Kiai boleh mempunyai pilihan.</p>
<p>Pengurus boleh mempunyai pilihan.</p>
<p>Pesantren boleh mempunyai sikap.</p>
<p>Partai tentu saja mempunyai kepentingan.</p>
<p>Dan santri tetap mempunyai hak menentukan pilihannya sendiri.</p>
<p>Maka, karena tulisan ini membicarakan santri, rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup sebagaimana mestinya:</p>
<p><b>Selamat Hari Santri.</b></p>
<p><i>Nahdlatul</i> boleh <i>Ulama</i>.</p>
<p>Tapi <i>Hari</i> tetap milik <b>Santri</b>.</p>
<p>😁</p><div>___</div>
CATATAN FAKTUAL:<div><ol style="text-align: left;"><li>Keppres No. 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri ditetapkan 15 Oktober 2015. Pertimbangannya menyebut peran ulama-santri dan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945.
Sumber: JDIH BPK – Keppres Nomor 22 Tahun 2015.</li><li>Dalam sambutan Apel Hari Santri 2023, Presiden Joko Widodo menceritakan bahwa usulan Hari Santri diterimanya dari kiai dan santri di sebuah pesantren di Kabupaten Malang ketika ia belum menjadi presiden; setelah terpilih, usulan tersebut dikaji dan ditindaklanjuti.
Sumber: Sekretariat Negara, Sambutan Presiden Joko Widodo pada Apel Hari Santri Tahun 2023.</li><li>3. Jaringan Santri NTB pada 1 Agustus 2018 mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi dua periode. Penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri disebut sebagai salah satu dari enam alasan dukungan.
Sumber: ANTARA, "Jaringan santri NTB dukung Jokowi dua periode", 1 Agustus 2018.</li><li>Pondok Pesantren Lirboyo pada Maret 2019 diberitakan mengeluarkan maklumat/surat edaran yang menginstruksikan santri dan alumni menggunakan hak pilih dan memilih pasangan nomor urut 01 Jokowi–Ma'ruf Amin.
Sumber: ANTARA Pemilu, "Pesantren Lirboyo keluarkan maklumat dukung 01", 12 Maret 2019.</li><li>Pada Januari 2019, KH Ma'ruf Amin menghadiri Deklarasi Santri Ngariung dan Silaturahmi Ulama Jawa Barat II. Kelompok santri tersebut mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi–Ma'ruf.
Sumber: ANTARA, "Ma'ruf Amin bahagia didoakan santri menang pada Pemilu Presiden 2019", 20 Januari 2019.</li><li>Asas Pemilu Indonesia menurut Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU menjelaskan pemilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara dan menentukan pilihannya sendiri.
Sumber: KPU RI / Seri Demokrasi Elektoral.</li></ol></div><div><br /></div><div>CATATAN:
Tulisan ini tidak menyatakan bahwa penetapan Hari Santri merupakan transaksi elektoral atau bahwa pemilihan KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres semata-mata bertujuan mengambil suara santri. Hubungan sebab-akibat dan motif tersebut tidak dibuktikan oleh sumber-sumber di atas. Tulisan membedakan fakta publik, pertanyaan kritis, dan opini penulis.</div>
Saya tidak asal membuat judul. Itu adalah status WhatsApp kawan saya yang kebetulan menjadi kiai dengan jadwal pekerjaan yang sepi. Ya, meskipun kam…
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0_5oFAVyqx7_ecAa4byEcZZjW7_msIQsheoc5_cdOiD03Od0N6UvtW57fmvKomOEgEnXBKLmUVHO7WNnmBPRQlwNCIDBdZTm7oZGDJutN18t-ujhOCy3dLQaonm-6HWOU9DTMp-TWvv88aJMtXn1PpMkhCE7V93HcB4_1IKP6te-05yPO-s8gyjF9a_c/s800/Mbah%20ALwi_RESZ.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="800" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0_5oFAVyqx7_ecAa4byEcZZjW7_msIQsheoc5_cdOiD03Od0N6UvtW57fmvKomOEgEnXBKLmUVHO7WNnmBPRQlwNCIDBdZTm7oZGDJutN18t-ujhOCy3dLQaonm-6HWOU9DTMp-TWvv88aJMtXn1PpMkhCE7V93HcB4_1IKP6te-05yPO-s8gyjF9a_c/s1600-rw/Mbah%20ALwi_RESZ.jpg" /></a></div><p>Saya tidak asal membuat judul. Itu adalah status WhatsApp kawan saya yang kebetulan menjadi kiai dengan jadwal pekerjaan yang sepi. Ya, meskipun kami hanya tukang ngopi yang sesekali, atau berkali-kali, <i>misuh-misuh</i>, kami mempunyai seorang kawan yang benar-benar kiai. Anggap saja guru spiritual, atau dalam bahasa yang lebih keren disebut <i>murabbi</i> kami.</p>
<p>Namanya Mbah Yai Alwi Mughofar.</p>
<p>Entah apa yang ada di benak beliau ketika mengunggah status WhatsApp seperti itu. Mungkin jengkel, mungkin sebel, atau mungkin sekadar iseng. Saya tidak tahu pasti dan tidak berani menanyakannya secara langsung. Soalnya, Mbah Yai Alwi ini <i>nyungkani</i>. Ada rasa sungkan yang membuat kami berpikir dua kali sebelum bertanya macam-macam. Bukan karena beliau galak, melainkan karena kami sadar diri: kadang-kadang adab memang lebih dulu muncul ketika berhadapan dengan orang yang kita hormati, meskipun setelah pulang kami kembali menjadi manusia biasa yang gemar membicarakan apa saja.</p>
<p>Jika Mbah Alwi sedang jengkel, menurut saya itu masuk akal. Saya tidak berani menyalahkan beliau. Jelas saya kalah alim dan kalah <a href="https://www.facebook.com/groups/1408401597047783/posts/1512113230009952/" target="_blank"><i>waskita</i> </a>dibandingkan beliau. Kalau beliau benar-benar sedang menyindir sesuatu, saya malah cenderung membelanya.</p>
<p>Barangkali kejengkelan itu berhubungan dengan Hari Santri. Sebab Mbah Alwi sudah mondok berpuluh-puluh tahun, tetapi masih sungkan menyebut dirinya santri. Mungkin beliau merasa belum pantas, sebab ilmu yang dimiliki belum seberapa, keteladanan yang diberikan belum ideal, atau pengabdian kepada masyarakat masih jauh dari yang seharusnya.</p>
<p>Tentu saja itu hanya dugaan saya. Saya tidak sedang mengaku tahu isi kepala beliau. Namun, justru di situlah saya menemukan sesuatu yang menarik: orang yang sudah berpuluh-puluh tahun belajar di pesantren masih bisa merasa belum pantas menyandang identitas santri.</p>
<p>Padahal, dalam urusan pengabdian kepada masyarakat, Mbah Alwi sudah lebih dari pantas disebut kiai. Ya, meskipun <i>job</i>-nya sepi. Beliau mengasuh sejumlah majelis pengajian tanpa digaji. Tidak semua pekerjaan mulia menghasilkan pemasukan, dan tidak semua pekerjaan yang menghasilkan pemasukan otomatis mulia. Sayangnya, dalam kehidupan sehari-hari, ukuran yang kedua sering kali lebih mudah kita pahami daripada yang pertama.</p>
<p>Di sisi lain, Hari Santri memungkinkan siapa saja tiba-tiba menjadi santri. Bahkan orang yang tidak tahu <i>alif bengkong</i> pun bisa ikut merayakan identitas kesantrian. Tinggal memakai atribut, memasang foto, mengikuti upacara, atau mengunggah ucapan selamat. Selesai. Hari itu kita semua bisa menjadi santri, setidaknya sampai status WhatsApp berikutnya.</p>
<p>Saya sendiri tidak sedang berada di luar perkara ini. Saya santri utsourcing kaki lima semi permanen yang pernah menjadi santri di pondok terbesar se-Indonesia: <b>Pondok Ramadan</b>. Itu pun kalau pengalaman beberapa hari di bulan Ramadan boleh dimasukkan ke dalam daftar riwayat kesantrian. Kalau tidak boleh, ya sudah. Saya tidak akan mengajukan banding ke pengurus Hari Santri.</p>
<p>Sebagai orang yang punya pengalaman mondok, meskipun mungkin lebih banyak membawa pulang kenangan daripada ilmu, saya kadang juga merasa sebel. Bukan karena Hari Santri harus ditiadakan. Saya tidak sedang mengusulkan agar tanggal 22 Oktober dikembalikan menjadi hari biasa. Perjuangan santri dan pesantren punya sejarah yang layak dihormati. Pengakuan terhadap sejarah itu juga penting.</p>
<p>Yang membuat saya sedikit curiga adalah ketika sebuah pengakuan perlahan berubah menjadi seremoni, kemudian menjadi atribut, lalu menjadi identitas yang bisa dipakai tanpa harus memikul tanggung jawab yang menyertainya.</p>
<p>Kita tahu, birokrasi mempunyai kemampuan luar biasa untuk mengubah hampir segala sesuatu menjadi acara resmi. Sesuatu yang semula lahir dari pergulatan sejarah bisa diubah menjadi susunan kepanitiaan, daftar undangan, sambutan pejabat, barisan peserta, dokumentasi, dan laporan kegiatan. Semua tampak tertib. Semua tampak khidmat. Kalau perlu, ada spanduk besar yang memastikan bahwa kita memang sedang memperingati sesuatu yang penting.</p>
<p>Tidak ada yang salah dengan upacara. Tidak ada yang salah dengan seragam. Tidak ada yang salah dengan foto bersama. Masalahnya muncul ketika semua itu dianggap sudah cukup mewakili nilai yang sedang dirayakan.</p>
<p>Kita merayakan Hari Santri, tetapi apakah kita juga merawat etika kesantrian?</p>
<p>Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jawabannya tidak selalu menyenangkan. Sebab menjadi santri bukan hanya perkara pernah tinggal di pesantren, mengenakan sarung, memakai peci, atau hafal beberapa istilah Arab. Bahkan kemampuan membaca kitab pun, meskipun penting dalam tradisi keilmuan pesantren, belum otomatis membuat seseorang memiliki etika kesantrian yang baik.</p>
<p>Ilmu dan adab seharusnya saling menguatkan. Pengetahuan semestinya membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menilai, bukan semakin mudah merendahkan orang lain. Penguasaan dalil seharusnya memperluas kebijaksanaan, bukan sekadar memperbanyak amunisi untuk memenangkan perdebatan. Dan kedekatan dengan kiai semestinya menumbuhkan penghormatan terhadap ilmu, bukan menjadikan seseorang merasa mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada masyarakat biasa.</p>
<p>Etika kesantrian, dalam pengertian yang sederhana, adalah kesediaan untuk terus belajar, tahu batas, menjaga lisan, menghormati orang lain, dan tidak menjadikan ilmu sebagai alat untuk merasa paling benar. Termasuk kesediaan untuk mengoreksi diri sendiri. Sebab kalau urusan mengoreksi orang lain, kita semua biasanya sudah punya bekal yang cukup.</p>
<p>Sayangnya, etika semacam itu tidak bisa dibeli bersama seragam Hari Santri. Ia tidak otomatis tumbuh setelah seseorang berfoto di depan spanduk pesantren. Ia juga tidak serta-merta melekat karena seseorang pernah mencium tangan kiai atau mengunggah kutipan kitab kuning di media sosial.</p>
<p>Bahkan, seseorang bisa sangat fasih berbicara tentang adab, tetapi kehilangan adab ketika berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat. Bisa sangat lantang mengutip <i>dawuh</i> kiai, tetapi tidak sanggup meneladani kesederhanaan dan kejujuran yang diajarkan kiainya. Bisa bangga menyebut diri santri, tetapi menganggap rendah orang yang tidak mempunyai kesempatan belajar di pesantren.</p>
<p>Di titik ini, persoalannya bukan lagi siapa yang berhak menyebut dirinya santri. Persoalannya adalah apakah identitas itu masih menjadi jalan untuk memperbaiki diri, atau justru telah berubah menjadi semacam tanda pengenal yang membuat pemiliknya merasa tidak perlu lagi memperbaiki diri.</p>
<p>Kita tentu tidak bisa mengukur kesantrian seseorang hanya dari penampilan, riwayat pendidikan, atau seberapa sering ia menyebut nama pesantren. Ada orang yang tidak pernah mondok, tetapi menjaga kejujuran, rendah hati, menghormati ilmu, dan bersedia belajar sepanjang hidupnya. Ada pula orang yang bertahun-tahun tinggal di pesantren, tetapi belum tentu berhasil membawa pulang nilai-nilai yang diajarkan di sana.</p>
<p>Ini bukan berarti pengalaman mondok tidak penting. Justru karena pesantren memiliki tradisi keilmuan dan pembentukan akhlak yang panjang, kita patut berharap agar identitas santri tidak berhenti sebagai kebanggaan administratif. Ada tanggung jawab moral yang seharusnya ikut dibawa ketika seseorang menyebut dirinya bagian dari tradisi tersebut.</p>
<p>Lalu, bagaimana dengan birokrasi?</p>
<p>Saya tidak sedang menuduh bahwa semua perayaan Hari Santri bertujuan menjinakkan santri. Namun, kita patut waspada jika pengakuan negara terhadap santri justru membuat santri semakin sungkan bersikap kritis terhadap negara. Seolah-olah setelah diberi satu hari khusus, santri mempunyai utang kesetiaan yang harus dibayar dengan kepatuhan.</p>
<p>Padahal, penghormatan tidak sama dengan penjinakan. Pengakuan tidak sama dengan pembelian loyalitas. Dan rasa terima kasih tidak harus membuat seseorang kehilangan keberanian untuk mengingatkan ketika ada sesuatu yang keliru.</p>
<p>Santri mempunyai sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Karena itu, akan terasa ironis jika identitas yang tumbuh dari tradisi keilmuan, kemandirian, dan pengabdian justru dipelihara hanya sebagai simbol yang nyaman bagi kekuasaan.</p>
<p>Hari Santri seharusnya tidak membuat santri kehilangan daya kritisnya. Kalau ada kebijakan yang merugikan masyarakat, santri tetap boleh bertanya. Kalau ada pejabat yang keliru, santri tetap boleh mengingatkan. Kalau ada kiai yang salah, menghormati kiai tidak berarti harus menganggap kesalahannya sebagai kebenaran. Tentu saja semua itu dilakukan dengan cara yang beradab, bukan dengan merasa paling suci atau paling berani.</p>
<p>Di sinilah etika kesantrian diuji. Bukan ketika kita berdiri rapi mengikuti upacara, melainkan ketika harus memilih antara menjaga kenyamanan diri dan menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan. Bukan ketika berhadapan dengan orang yang kita hormati, melainkan juga ketika berhadapan dengan orang kecil yang tidak mempunyai kuasa apa-apa. Sebab adab yang hanya berlaku kepada orang berkedudukan tinggi barangkali lebih dekat dengan tata krama birokrasi daripada akhlak.</p>
<p>Lalu, di mana letak santri outsourcing dalam semua ini?</p>
<p>Istilah ini memang berangkat dari olok-olok terhadap diri saya sendiri. Santri kaki lima, semi permanen, dengan masa mondok yang barangkali tidak cukup untuk membuat saya percaya diri mengaku sebagai santri. Namun, istilah itu bisa membawa kita pada pertanyaan lain: jangan-jangan ada kalanya identitas santri hanya dibutuhkan untuk keperluan tertentu.</p>
<p>Dalam dunia kerja, tenaga outsourcing dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan tertentu. Ketika pekerjaannya selesai, hubungan kerja pun bisa berakhir sesuai ketentuan. Tentu saja santri bukan tenaga kerja yang bisa begitu saja disamakan dengan sistem tersebut. Ini hanya perumpamaan untuk melihat bagaimana identitas kesantrian mungkin diperlakukan dalam kehidupan sosial dan birokrasi.</p>
<p>Santri dibutuhkan untuk memenuhi barisan, meramaikan panggung, mengisi acara, atau menjadi latar foto yang memperlihatkan kedekatan seseorang dengan pesantren. Kehadiran santri menjadi penting karena ada acara yang harus disukseskan. Atributnya diperlukan karena ada identitas yang ingin ditampilkan.</p>
<p>Tetapi, apakah suaranya juga didengar ketika mengingatkan sesuatu yang keliru? Apakah sikap kritisnya tetap dihormati ketika kritik itu tidak menyenangkan pihak yang sedang berkuasa? Apakah nilai-nilai yang diajarkan pesantren benar-benar diberi tempat dalam pengambilan keputusan, atau cukup ditampilkan dalam sambutan pembukaan?</p>
<p>Jangan-jangan, pada Hari Santri, kita bukan sedang kekurangan santri. Kita hanya sedang membutuhkan santri untuk keperluan tertentu. Setelah keperluannya selesai, urusan kesantrian dipersilakan berjalan sendiri.</p>
<p>Kalau begitu, persoalannya bukan semata-mata siapa yang menjadi santri outsourcing. Bisa jadi justru nilai-nilai kesantrian yang sedang kita perlakukan seperti tenaga kontrak: dipanggil ketika dibutuhkan, ditampilkan ketika menguntungkan, lalu dilupakan ketika mulai merepotkan.</p>
<p>Saya jadi teringat lagi status Mbah Alwi: <i>Asal merayakannya menjadi santri.</i></p>
<p>Kalimat itu bisa dibaca sebagai sindiran, kelakar, atau sekadar status WhatsApp yang kebetulan membuat saya berpikir terlalu jauh. Bisa juga saya saja yang terlalu banyak ngopi. Namun, di tengah mudahnya kita mengenakan identitas, barangkali ada baiknya sesekali kita bertanya: apa yang sebenarnya sedang kita rayakan?</p>
<p>Apakah kita merayakan sejarah perjuangan santri, atau sekadar merayakan bahwa hari ini kita boleh tampil sebagai santri? Apakah kita merawat tradisi keilmuan dan akhlak pesantren, atau hanya meminjam simbolnya untuk mempercantik identitas? Apakah kita ingin menjadi santri yang terus belajar, atau merasa sudah menjadi santri hanya karena setiap tahun ikut merayakan Hari Santri?</p>
<p>Saya sendiri belum tentu lulus jika pertanyaan-pertanyaan itu dijadikan ujian. Status saya sebagai santri utsourcing kaki lima semi permanen masih rawan diperiksa. Ilmu pas-pasan, adab kadang keteteran, dan kebiasaan <i>misuh-misuh</i> belum tentu mencerminkan keberhasilan pendidikan pesantren. Jadi, tulisan ini bukan surat keterangan bahwa saya lebih santri daripada siapa pun. Saya hanya sedang ikut mengoreksi diri sambil sesekali melirik keadaan di sekitar.</p>
<p>Mungkin itulah yang membuat saya tertarik pada sikap sungkan Mbah Alwi. Bisa jadi beliau memang merasa belum pantas disebut santri. Bisa jadi pula saya salah membaca sikap beliau. Namun, saya lebih mudah memahami orang yang merasa belum pantas daripada orang yang merasa sudah pantas lalu berhenti belajar.</p>
<p>Sebab menjadi santri, kalau boleh saya sederhanakan, bukan hanya tentang dari mana kita pernah belajar, melainkan juga tentang apa yang terus kita pelajari dan bagaimana kita memperlakukan sesama setelahnya.</p>
<p>Hari Santri boleh dirayakan siapa saja. Tidak perlu ada pemeriksaan kartu anggota, tes membaca kitab, atau sidang kelayakan di kantor kementerian. Tetapi kalau merayakannya begitu mudah, jangan sampai kita lupa bahwa membawa nilai-nilai kesantrian jauh lebih sulit daripada mengenakan atributnya.</p>
<p>Dan kalau suatu hari nanti Mbah Alwi benar-benar mengaku sebagai santri, saya kira kita tidak perlu buru-buru memberinya ucapan selamat. Barangkali justru kita yang perlu belajar dari kesungkanan beliau.</p>
<p>Sebab yang patut kita khawatirkan bukanlah orang yang merasa belum pantas disebut santri, melainkan orang yang sudah merasa paling santri, tetapi tidak lagi merasa perlu belajar menjadi manusia.</p>
Saya tidak lantas ingin menyindir salah satu majelis yang mungkin saja melakukan hal seperti ini. Sebab, fenomena yang hendak dibicarakan bukan mil…
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHBNNsJeXOe__RnfbXNrGk43LoKlt5jwUYlxIx8eVI9IIooCwbcRUO6fjjv0t7lcZs6DCCsHabxaWf6zL79LY1duorx24_y8WcG79OizdyBd50w5gtZL77z1ZRI862Dnj1pOOzhCQSXJr4gxkNkFVWJiPs30ZlnYG01BzybxXc6wXGIuVQuW8-dOS6LFI/s640/Info%20hadiyah%20fatihah.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHBNNsJeXOe__RnfbXNrGk43LoKlt5jwUYlxIx8eVI9IIooCwbcRUO6fjjv0t7lcZs6DCCsHabxaWf6zL79LY1duorx24_y8WcG79OizdyBd50w5gtZL77z1ZRI862Dnj1pOOzhCQSXJr4gxkNkFVWJiPs30ZlnYG01BzybxXc6wXGIuVQuW8-dOS6LFI/s1600-rw/Info%20hadiyah%20fatihah.png" /></a></div><div><br /></div>
<p>Saya tidak lantas ingin menyindir salah satu majelis yang mungkin saja melakukan hal seperti ini. Sebab, fenomena yang hendak dibicarakan bukan milik satu majelis, satu kiai, atau satu kelompok tertentu. Di beberapa platform media sosial, kita sudah cukup sering menemukan pengumuman semacam: <i>“Kontak person hadiyah Fatihah.”</i></p>
<p>Mungkin sebagian dari kita tidak terlalu memperhatikannya. Barangkali karena sudah terlalu sering melihatnya, sehingga lama-lama terasa biasa. Tetapi percayalah, praktik semacam ini benar-benar ada.</p>
<p>Di beberapa forum pengajian, kita sudah lumrah dengan istilah <i>“info lapak”</i>. Maksudnya, para pedagang yang ingin berjualan dalam sebuah kegiatan dipersilakan menghubungi panitia untuk mendapatkan tempat. Ada lapak, ada lokasi, ada fasilitas, lalu ada biaya tertentu yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan slot tersebut.</p>
<p>Nah, belakangan muncul sesuatu yang agak menarik untuk direnungkan: <i>slot hadiyah Fatihah.</i></p>
<p>Konsepnya sekilas hampir mirip. Jika pedagang mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan tempat berjualan, seseorang juga dapat menghubungi panitia untuk mendapatkan slot pembacaan Fatihah yang ditujukan kepada orang tua, leluhur, atau seseorang yang telah meninggal dunia. Bisa pula ditujukan untuk sebuah hajat.</p>
<p>Di sinilah pertanyaan kecil itu muncul: <i>apakah doa juga sudah mengenal sistem booking?</i></p>
<p>Barangkali pertanyaan tersebut terdengar kurang sopan. Bahkan mungkin dianggap sinis. Padahal persoalannya bukan pada doa yang dipanjatkan. Mendoakan orang yang telah meninggal tentu saja merupakan sesuatu yang baik. Membaca Al-Fatihah untuk orang tua, guru, keluarga, atau siapa pun yang telah mendahului kita juga bukan persoalan.</p>
<p>Yang menarik justru ketika kesempatan untuk “didoakan” mulai disusun seperti sebuah layanan: ada panitia, ada kontak person, ada pemesanan, dan ada nominal tertentu.</p>
<p>Lebih menarik lagi karena pemesanannya terkadang cukup banyak. Maka kalau dahulu kita mengenal ungkapan <i>“khususon ila ruhi...”</i>, sekarang bisa saja menjadi “khususon” untuk beberapa nama sekaligus. Maklum, kalau pemesanannya banyak, barangkali tidak efisien kalau satu nama harus mendapatkan satu sesi khusus.</p>
<p>Akhirnya doa pun mengenal istilah yang sangat modern: <i>slot.</i></p>
<p>Saya sering mendengar dalam sebuah pengajian sebuah nasihat yang kurang lebih mengatakan bahwa banyak hal yang sebenarnya berkaitan dengan akhirat dapat berubah menjadi urusan dunia karena niat. Sebaliknya, banyak pula pekerjaan duniawi yang justru dapat bernilai sebagai amal akhirat karena niat pula.</p>
<p>Saya tidak tahu persis redaksi dan dari siapa nasihat tersebut berasal. Tetapi gagasannya sederhana: <i>niat dapat menentukan nilai sebuah perbuatan.</i></p>
<p>Karena itu, ketika urusan doa mulai diletakkan dalam mekanisme transaksi, pertanyaan tentang niat menjadi semakin penting. Bukan untuk menghakimi niat orang lain—karena niat adalah wilayah yang tidak bisa kita lihat—melainkan untuk bertanya kepada diri sendiri: jangan-jangan sesuatu yang semestinya menjadi jalan menuju akhirat perlahan-lahan kita tarik kembali menjadi urusan dunia.</p>
<p>Barangkali tidak demikian. Barangkali uang tersebut memang untuk membantu biaya kegiatan, panitia, atau kebutuhan lain. Dan tentu tidak adil pula menyimpulkan bahwa setiap pemberian uang dalam kegiatan keagamaan otomatis berarti seseorang sedang “membeli doa”.</p>
<p>Tetapi justru karena persoalannya berada di wilayah yang samar, kita perlu lebih berhati-hati.</p>
<p>Filsuf Immanuel Kant pernah mengingatkan, manusia semestinya diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan lain. Gagasan itu tentu bukan sedang membicarakan hadiyah Fatihah. Tetapi ia memberi kita sebuah kaca untuk melihat persoalan ini.</p>
<p>Jangan sampai orang yang datang membawa hajat, membawa nama orang tua yang telah meninggal, atau membawa kerinduan kepada leluhurnya, perlahan-lahan kita lihat hanya sebagai “pemesan”. Ada nama, ada nominal, ada slot.</p>
<p>Manusia kemudian menjadi angka dalam daftar.</p>
<p>Di sisi lain, Karl Marx punya gagasan tentang <i>komodifikasi</i>: sesuatu yang sebelumnya memiliki nilai sosial atau nilai tertentu di luar pasar dapat berubah menjadi sesuatu yang memiliki harga ketika masuk ke dalam logika pertukaran.</p>
<p>Barangkali Marx akan tersenyum melihat zaman kita. 😂 Bahkan sesuatu yang tidak bisa ditimbang pun kadang-kadang menemukan cara untuk diberi harga.</p>
<p>Sekali lagi, bukan berarti setiap pemberian uang dalam kegiatan keagamaan otomatis merupakan jual beli doa. Tetapi pertanyaannya menjadi menarik ketika doa, nama orang yang didoakan, waktu pembacaan, dan nominal mulai tersusun dalam satu mekanisme yang mirip dengan transaksi.</p>
<p>Sebab ketika doa mulai memiliki tarif, kita tidak hanya sedang berhadapan dengan persoalan uang. Kita sedang berhadapan dengan kemungkinan munculnya sebuah cara pandang baru: bahwa semakin banyak uang yang dikeluarkan, semakin besar pula kesempatan seseorang mendapatkan perhatian dalam ruang spiritual.</p>
<p>Dan di titik ini saya justru lebih khawatir kepada orang-orang miskin.</p>
<p>Jangan sampai kelak ruang doa menjadi seperti ruang-ruang lain dalam kehidupan kita yang semakin mengenal kelas. Ada tempat khusus bagi yang mampu membayar, sementara yang tidak mampu cukup berdiri di luar pagar.</p>
<p>Padahal orang miskin juga punya orang tua yang telah meninggal. Mereka juga punya leluhur yang ingin didoakan. Mereka juga memiliki hajat. Bahkan mungkin, karena keterbatasan hidupnya, doa adalah salah satu hal paling murah yang masih bisa mereka harapkan.</p>
<p>Dan apa yang saya bayangkan?</p>
<p>Saya membayangkan seorang panitia yang miskin. Sejak kegiatan itu hendak dimulai, sejak bersih-bersih lokasi, menata kursi, memasang perlengkapan, sampai acara benar-benar dimulai, si miskin ini bekerja tanpa banyak bicara. Tangannya mungkin lebih dulu kotor daripada tangan siapa pun. Keringatnya mungkin sudah bercucuran ketika sebagian orang baru datang dan mencari tempat duduk.</p>
<p>Dan kita tahu, dalam banyak kegiatan masyarakat, <i>rewang</i> yang paling rajin justru sering datang dari kalangan seperti ini. Mereka mungkin tidak punya banyak uang, tetapi punya tenaga. Tidak punya banyak fasilitas, tetapi punya waktu. Ketika ada kegiatan, mereka datang. Ketika dibutuhkan, mereka membantu.</p>
<p>Lalu tibalah sesi hadiyah Fatihah.</p>
<p>Nama-nama mulai dibacakan. Satu per satu. Atau mungkin beberapa nama sekaligus. Orang-orang yang sebelumnya sudah memesan slot didoakan, dikhususkan untuk orang tua, leluhur, keluarga, atau hajat masing-masing.</p>
<p>Si miskin tadi hanya diam.</p>
<p>Bukan karena dia tidak punya orang tua yang ingin didoakan. Bukan karena dia tidak punya leluhur. Bukan pula karena hidupnya tidak memiliki hajat.</p>
<p>Dia hanya tidak punya cukup uang untuk membeli slot.</p>
<p>Dan di situlah saya membayangkan sebuah ironi yang agak pahit: <i>orang yang sejak awal ikut menyiapkan tempat untuk orang lain berdoa, justru tidak mendapatkan tempat dalam doa karena tidak mampu membayar.</i></p>
<p>Kalau sampai suatu hari keadaan seperti itu benar-benar dianggap biasa, barangkali ada sesuatu yang perlu kita pikirkan kembali.</p>
<p>Sebab agama mestinya menjadi ruang yang lapang. Orang kaya boleh masuk. Orang miskin juga boleh masuk. Orang yang membawa banyak sedekah boleh datang. Orang yang hanya membawa tenaga juga tidak semestinya merasa asing.</p>
<p>Jangan sampai kita membuat ukuran baru dalam kehidupan spiritual: yang punya uang mendapatkan slot, sementara yang tidak punya uang cukup mendapatkan tugas <i>rewang</i>.</p>
<p>Yang satu mendapatkan namanya disebut dalam doa, yang lain cukup disebut ketika panitia membutuhkan tambahan tenaga.</p>
<p>Kalau sampai begitu, saya khawatir kita sedang membangun sebuah ironi yang tidak lucu: <i>si miskin membantu menyediakan panggung bagi doa, tetapi tidak mampu membeli tempat di dalam doa itu sendiri.</i></p>
<p>Saya tidak sedang mengatakan bahwa praktik semacam ini sudah sampai sejauh itu. Belum tentu. Tetapi bukankah banyak hal besar dalam kehidupan kita bermula dari sesuatu yang awalnya dianggap kecil dan biasa?</p>
<p>Dulu mungkin kita datang ke pengajian untuk mendengarkan nasihat. Sekarang ada <i>info lapak</i>. Itu tidak masalah. Pedagang memang membutuhkan tempat dan panitia membutuhkan biaya.</p>
<p>Tetapi kalau suatu hari doa juga mulai dipasarkan dengan mekanisme yang sama, barangkali kita perlu berhenti sebentar dan bertanya: jangan-jangan bukan doanya yang berubah, melainkan cara kita memperlakukan doa.</p>
<p>Sebab ada sesuatu yang agak lucu sekaligus menggelitik. Di dunia perdagangan, kita membayar agar mendapatkan tempat untuk menjual barang. Di dunia spiritual, jangan sampai kita membayar agar mendapatkan tempat dalam doa.</p>
<p>Jangan-jangan suatu hari nanti kita akan sampai pada keadaan ketika amal tidak lagi terasa sebagai buah keikhlasan, melainkan sesuatu yang harus dicari slotnya.</p>
<p>Dan kalau sampai begitu, mungkin kita tidak lagi bertanya, <i>“Kapan pengajiannya?”</i> tetapi mulai bertanya, <i>“Masih ada slot Fatihah, Pak?”</i></p>