Ketika Kekuasaan dan Gibran Ditertawakan

Lelucon tentang pemimpin dan wakil rakyat sering dianggap gejala zaman media sosial. Padahal, jika ditarik agak jauh ke belakang, ia adalah gejala yang jauh lebih tua daripada republik, parlemen, bahkan negara modern itu sendiri. Sejak manusia mengenal hierarki, sejak itu pula tawa menemukan sasaran.

Di Yunani Kuno, Aristophanes menertawakan politisi Athena di atas panggung teater. Di Roma, satire menjadi senjata penyair untuk menyentil senator—meski risikonya tidak kecil. Di Eropa abad pertengahan, pelawak istana justru diberi izin khusus untuk mengolok raja. Dalam tradisi Timur, kita mengenal Nasruddin Hoja, punakawan dalam pewayangan, atau tokoh-tokoh jenaka yang tampak bodoh tetapi sesungguhnya paling waras membaca kekuasaan.

Artinya, lelucon politik bukan produk kebebasan berpendapat abad ke-21. Ia adalah bahasa alternatif masyarakat ketika bahasa resmi kekuasaan terlalu kaku, terlalu angkuh, atau terlalu palsu.

Yang menarik, pemimpin jarang ditertawakan karena ia lucu. Kekuasaan, pada dasarnya, tidak pernah lucu. Ia ditertawakan karena ada sesuatu yang tidak selaras. Ada jarak yang terlalu lebar antara jabatan dan kapasitas, antara klaim dan kenyataan, antara gaya dan isi.

Dalam banyak kasus, ketidakcerdasan semata tidak cukup untuk melahirkan tawa publik. Sejarah mencatat cukup banyak pemimpin yang biasa-biasa saja secara intelektual, tetapi tidak menjadi bahan olok-olok karena mereka tahu batas, menjaga etika, dan tidak memaksa diri tampil lebih dari kemampuannya. Yang sering memancing tawa justru kombinasi yang lebih problematis: keterbatasan berpikir yang dibungkus kepercayaan diri berlebihan, ditambah masalah integritas.

Di situlah lelucon bekerja sebagai penanda sosial. Ia seperti alarm murah yang berbunyi ketika mekanisme formal gagal memberi peringatan. Tanpa sidang etik, tanpa risalah akademik, masyarakat berkata lewat tawa: "ada yang tidak beres, dan ini tidak pantas dianggap normal".

Belakangan, misalnya, sosok Gibran —dan tentunya politisi-politisi, menteri, juga DPR-DPR lain, tidak hanya Gibran seorang—menjadi bahan lelucon publik. Banyak pendukungnya membaca itu sebagai hinaan personal, bahkan kebencian. Padahal, dalam tradisi panjang humor politik, tawa jarang diarahkan pada pribadi semata. Yang ditertawakan adalah simbol: simbol jabatan yang terasa terlalu besar, simbol proses yang terasa terlalu dipaksakan, simbol kecakapan yang tak sebanding dengan panggungnya.

Reaksi para fansboy justru memperjelas persoalan. Ketika kritik dibaca sebagai penghinaan, sering kali itu karena figur yang dibela telah menyatu dengan identitas diri. Membela pemimpin berubah menjadi membela harga diri. Akibatnya, satire yang seharusnya dibaca sebagai koreksi publik dianggap serangan personal.

Di titik ini, humor politik kehilangan fungsinya sebagai cermin, lalu diperlakukan sebagai musuh. Padahal, pemimpin yang matang biasanya membiarkan satire lewat, atau bahkan menertawakannya balik. Ia paham bahwa jabatan publik memang membuka diri pada evaluasi, termasuk evaluasi yang datang dalam bentuk tawa.

Soal kecerdasan dalam politik pun sering disalahpahami. Ia bukan soal gelar, bukan soal fasih bicara, apalagi soal viralitas. Kecerdasan politik terlihat dari kepekaan membaca situasi, kemampuan memahami batas, dan integritas dalam bersikap. Ketika hal-hal ini absen, publik merespons dengan cara paling sederhana yang mereka punya.

Maka, lelucon bukan sekadar ejekan. Ia adalah bentuk vonis informal masyarakat. Ia bekerja pelan, menyebar dari mulut ke mulut, dari panggung ke meme, dari cerita ke potongan video. Dan seperti sejarah yang berulang, lelucon yang diabaikan sering kali berubah menjadi ingatan kolektif.

Barangkali yang perlu dipertanyakan bukan mengapa pemimpin ditertawakan, melainkan mengapa tawa itu terdengar begitu keras. Sebab, dalam banyak peradaban, tawa selalu muncul di saat yang sama: ketika kekuasaan terlalu serius dengan citranya, tetapi lupa memastikan dirinya layak dipercaya.

© khafi.id