Soal "Kiyai" Cabul: Tidak Semua yang Disebut Kiai Itu NU, Apalagi Dukun

Ada kegelisahan kecil yang belakangan terasa makin sering muncul, terutama setiap kali kabar-kabar itu lewat di linimasa. Tentang pemuka agama yang terseret kasus, tentang santri yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban, dan tentang satu istilah yang tiba-tiba terasa dipakai terlalu longgar: kiai.

Di banyak pemberitaan, semuanya seperti disederhanakan. Pelakunya disebut kiai. Pesantrennya dikaitkan ke Nahdlatul Ulama. Lalu selesai. Seolah penjelasan sudah cukup sampai di situ.

Padahal, kalau mau ditahan sebentar saja, ada hal yang terasa janggal.

Sejak kapan semua orang yang berada di sekitar pesantren otomatis menjadi kiai?

Di kampung-kampung, kita tahu betul bahwa penyebutan itu tidak sesederhana itu. Ada yang benar-benar kiai—yang diakui karena ilmunya, karena akhlaknya, karena perannya membimbing santri dan masyarakat. Tapi ada juga yang sekadar punya yayasan, membuka tempat belajar, atau bahkan menjalankan praktik-praktik yang lebih dekat ke dunia perdukunan daripada pendidikan.

Anehnya, di ruang publik, semuanya bisa masuk dalam satu sebutan yang sama.

Bahkan, tidak jarang kita mendengar orang yang punya kemampuan “menenangkan” hewan kurban atau hal-hal semacam itu ikut disebut kiai. Mungkin maksudnya baik—sekadar bentuk penghormatan. Tapi di situlah garisnya mulai kabur.

Ketika semua yang tampak “punya kelebihan” diberi label yang sama, kita pelan-pelan kehilangan kemampuan untuk membedakan. Mana kiai dalam pengertian keilmuan dan tanggung jawab moral, mana dukun dengan praktik spiritualnya sendiri, dan mana sekadar pemilik yayasan yang secara administratif mengelola lembaga, tapi belum tentu punya otoritas keilmuan.

Kegelisahan ini mungkin terdengar sepele. Hanya soal istilah. Hanya soal sebutan.

Tapi sering kali, yang tampak kecil justru menjadi pintu masuk bagi masalah yang lebih besar.

Ketika satu kasus muncul, lalu pelakunya disebut “kiai”, dan pesantrennya dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama, yang terjadi bukan lagi sekadar pemberitaan. Ia berubah menjadi semacam jembatan pendek: dari satu individu, langsung ke satu organisasi besar.

Jembatan itu terasa praktis. Tidak perlu panjang-panjang menjelaskan. Tidak perlu repot membedakan. Cukup satu garis lurus: kiai—pesantren—NU.

Dan tanpa sadar, kita merasa sudah memahami.

Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.

NU bukan satu lembaga tunggal yang mengelola semua pesantren dengan satu sistem komando. Ia lebih seperti rumah besar dengan banyak pintu—diisi oleh beragam pesantren, latar belakang, bahkan cara pengelolaan yang tidak selalu sama. Ada yang tertata rapi, ada yang berjalan apa adanya. Ada yang kuat dalam tradisi keilmuan, ada pula yang sekadar berdiri karena inisiatif pribadi.

Namun di mata publik, semua keragaman itu sering diringkas menjadi satu wajah.

Di titik ini, ada hal lain yang juga layak diakui—meskipun mungkin tidak selalu nyaman untuk dibicarakan. Bahwa dalam beberapa kasus, organisasi sebesar NU memang kadang terlihat terlambat, atau bahkan seperti “lupa”, untuk menegakkan jarak dari orang-orang semacam itu. Bukan berarti mendukung, tapi belum cukup tegas untuk segera mengatakan: ini bukan bagian dari kami dalam pengertian nilai dan tanggung jawab.

Barangkali karena ia terlalu besar. Terlalu luas. Atau justru karena selama ini hubungan antara nama, tradisi, dan individu dibiarkan cair tanpa batas yang benar-benar dijaga.

Akibatnya, ketika ada yang menyimpang, garis pemisah itu tidak segera tampak.

Dan publik, yang sejak awal sudah terbiasa menyederhanakan, akhirnya melihat semuanya sebagai satu kesatuan yang sama. Yang disorot bukan lagi individu pelaku, tapi identitas yang menempel padanya. NU ikut disebut. Tradisi pesantren ikut dipertanyakan. Bahkan kepercayaan orang terhadap lembaga pendidikan agama bisa ikut goyah—bukan karena semuanya bermasalah, tapi karena kita terbiasa melihatnya sebagai satu tubuh yang tidak terpisah.

Di sini, mungkin, dorongan itu perlu disampaikan—bukan sebagai serangan, tapi sebagai harapan. Bahwa rumah besar seperti NU tidak hanya cukup luas untuk menampung banyak orang, tapi juga cukup tegas untuk menjaga batasnya. Bahwa ketika ada yang jelas-jelas menyimpang, diperlukan keberanian untuk menyebutnya apa adanya—tanpa ragu, tanpa menunggu lama.

Bukan untuk menjaga citra semata, tapi untuk melindungi yang lebih penting: kepercayaan, dan mereka yang berada di dalamnya, terutama para santri.

Karena ketegasan yang terlambat sering kali terasa seperti pembiaran, meskipun niatnya tidak demikian.

Sampai di sini, mungkin kita mulai melihat bahwa masalahnya bukan hanya pada peristiwa yang terjadi, tapi juga pada cara kita memahami.

Sebelum sebuah nama menjadi beban bagi banyak orang, ia biasanya lebih dulu disederhanakan dalam pikiran kita. Kita menyebut tanpa memastikan. Kita mengaitkan tanpa memeriksa. Kita menyimpulkan sebelum benar-benar selesai memahami.

Pelan-pelan, itu menjadi kebiasaan.

Dan dari kebiasaan kecil itulah, makna bisa bergeser tanpa terasa.

“Kiai” tidak lagi sepenuhnya merujuk pada ilmu dan tanggung jawab, tapi juga pada siapa saja yang kebetulan kita tempatkan di sana. Bahkan dalam beberapa hal, penyebutannya bisa terasa terlalu longgar—ya, meskipun Kiai Slamet di Keraton Surakarta jelas bukan “orang” yang bisa dimintai pertanggungjawaban. 😁

Dari situ saja sebenarnya sudah terlihat: istilah bisa dipakai, tapi tidak selalu dipahami.

Dan mungkin, di sinilah kita perlu sedikit menahan diri.

Menyebut dengan lebih hati-hati.
Membedakan dengan lebih teliti.
Tidak buru-buru merangkum sesuatu yang sebenarnya masih perlu dijelaskan.

Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi sebuah istilah atau organisasi—termasuk Nahdlatul Ulama—tapi juga nalar kita sendiri.

Dan kalau nalar itu pelan-pelan terbiasa disederhanakan, kita mungkin tidak sadar: yang hilang bukan hanya ketepatan, tapi juga keadilan dalam melihat.

© khafi.id