Jadi NU itu Harus Pendiam

Ilustrasi

Buku Islam ala Proboro terbit dan berhasil mengguncang dunia persosialmediaan. Seperti umumnya kegaduhan di media sosial, sebagian orang membela dan sibuk menafsirkan maksud buku tersebut. Meskipun saya punya kecurigaan kecil: jangan-jangan sebagian yang paling semangat menafsirkan itu juga belum selesai membacanya. Orang-orang yang jahat mulutnya bahkan menyebut mereka sebagai tukang cebok rezim. Saya tentu tidak ikut-ikutan. Saya hanya mengutip. 😁

Sebagian lainnya mengambil posisi sebaliknya. Mengkritik, mengecam, bahkan menghujat.

Lantas, apa hubungannya buku tersebut dengan judul tulisan ini?

Ya, sebenarnya tidak ada.

Saya hanya asal memberi judul.

NU yang Terlalu Tenang?

Tapi begini. Dalam kegaduhan buku itu, ada beberapa nama tokoh NU yang boleh dikatakan tidak sembarangan ikut dicatut. Ada Buya Said Aqil Siradj, ada Gus Kautsar. Nama-nama yang di kalangan warga NU tentu memiliki bobot tersendiri. Tetapi sejauh yang saya amati, NU sebagai organisasi kok tampak tenang-tenang saja.

Ah, mungkin NU memang pendiam.

Dan setelah dipikir-pikir, bukan hanya soal buku. Dalam banyak persoalan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan jamaahnya pun, NU kadang terasa sangat tenang. Petani kesulitan pupuk, guru madrasah bertahun-tahun bergaji seadanya, buruh kehilangan pekerjaan, warga kecil berhadapan dengan kebijakan yang tidak adil, biaya pendidikan semakin berat. Padahal kalau mau dicari siapa orang-orang yang berada di lapisan bawah itu, bisa jadi sebagian besar adalah warga NU sendiri.

Mereka ikut tahlilan. Yasinan. Istighotsah. Menghadiri haul. Memasang bendera NU ketika hari besar tiba. Kalau ada pengajian, mereka datang membawa tikar sendiri.

Dan sebenarnya kurang banyak apa orang-orang NU di pemerintahan?

Orang NU bukan sedang berdiri di luar pagar kekuasaan sambil mengintip dari sela-sela bambu. Mereka ada di dalam. Bahkan beberapa urusan yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat kebetulan juga pernah dan sedang dipegang oleh orang-orang yang berlatar belakang NU. Artinya, akses untuk sekadar menyampaikan kegelisahan wong cilik mestinya tidak terlalu jauh.

Tetapi entah mengapa, seperti banyak kejadian di seantero negeri ini, rakyat jelata sering tetap mendapatkan posisi yang sama: menjadi alas tempat kekuasaan berdiri. Ya...termasuk menjadi alasnya elit PBNU yang berhasil jadi menteri.

Dan kritik ini tentu tidak hanya pantas diarahkan kepada pemerintah. Elite PBNU pun layak sesekali mendapat pertanyaan yang sama—tentu tidak semuanya. Ketika hubungan dengan kekuasaan begitu dekat, apakah kedekatan itu sedang dipakai untuk membawa suara jamaah masuk ke ruang kekuasaan, atau jangan-jangan jamaahlah yang justru dipakai untuk memperbesar daya tawar di hadapan kekuasaan?

Pertanyaan itu mungkin kurang ta’dzim.

Tapi nanti dulu.

Kita, atau mungkin hanya saya saja, sejak kecil memang diajari tiga perkara penting: tawadhu’, ta’dzim, sami’na wa atha’na.

Semuanya ajaran yang indah.

Tawadhu’ mengajarkan agar manusia tidak merasa paling tinggi. Ta’dzim mengajarkan penghormatan kepada guru, kiai, dan orang berilmu. Sedangkan sami’na wa atha’na mengajarkan ketaatan kepada perkara yang baik.

Persoalannya muncul ketika tiga nilai luhur itu dibawa terlalu jauh ke ruang sosial dan kekuasaan.

Tawadhu’ perlahan diterjemahkan menjadi jangan terlalu banyak bertanya. Ta’dzim berubah menjadi jangan mengkritik tokoh. Sedangkan sami’na wa atha’na kadang disederhanakan menjadi satu kata yang sangat kita kenal: manut.

Kalau masih nekat bertanya, ada tingkatan peringatan berikutnya: ora becik, ora ilok, ora patut. Kalau kritiknya agak keras: su’ul adab. Kalau masih ngeyel juga, senjata pamungkas akhirnya dikeluarkan:

“Mengko kuwalat.”

Selesai sudah diskusi. Bahkan Habermas mungkin akan memilih pulang. 😁

Padahal tawadhu’ tidak pernah berarti kehilangan keberanian bertanya. Ta’dzim tidak berarti mematikan akal. Dan sami’na wa atha’na tentu tidak dimaksudkan agar kita sami’na kepada penderitaan rakyat, lalu atha’na kepada siapa saja yang sedang berkuasa.

NU Lahir Bukan dari Orang-Orang yang Diam

NU sendiri lahir bukan dari orang-orang yang diam.

Para muassis mendirikan organisasi karena melihat sesuatu yang perlu dijaga, diperjuangkan, dan dibela. Mereka bergerak karena keadaan memang menuntut gerakan. Maka agak ganjil kalau kemudian kita mewarisi organisasi dari orang-orang yang berani bergerak, tetapi perlahan membangun kebudayaan yang membuat warganya takut bersuara.

Tentu tidak adil mengatakan NU tidak berbuat apa-apa.

Di bawah sana banyak kiai, guru, aktivis, Banser, Fatayat, Muslimat, Ansor, dan warga biasa yang bekerja tanpa kamera. Mereka mendampingi masyarakat, mengurus pendidikan, membantu tetangga, bahkan sering mengeluarkan uang sendiri.

Yang patut ditanyakan justru sesuatu yang lain: ketika persoalan rakyat berhadapan dengan kekuasaan, seberapa lantang suara kelembagaan kita terdengar?

Sebab kalau NU mengaku sebagai rumah besar umat, pertanyaannya bukan cuma siapa yang duduk di ruang tamunya, tetapi apakah tangisan orang-orang di dapurnya masih terdengar sampai ke ruang depan.

Jangan sampai warga kecil hanya terasa menjadi NU ketika dibutuhkan untuk memenuhi lapangan, meramaikan acara, mengibarkan bendera, dan menghitung besarnya jumlah jamaah. Tetapi ketika sawahnya bermasalah, pekerjaannya hilang, sekolah anaknya mahal, atau hidupnya terjepit kebijakan, kita meminta mereka kembali kepada tiga ajaran tadi:

Tawadhu’.

Ta’dzim.

Sami’na wa atha’na.

Mungkin saya memang salah memahami semuanya.

Barangkali menjadi NU memang harus pendiam.

Tetapi kalau benar begitu, saya cuma penasaran satu hal: untuk apa organisasi sebesar ini mempunyai begitu banyak pengurus, kalau yang paling rajin bersuara justru spanduk ucapan selamat?