Purbaya Dicopot: Hukuman, Tumbal, atau Iklan Gratis?

Purbaya dicopot dari Menteri Keuangan. Hukuman, konflik internal, atau justru iklan gratis? Sebuah kajian satir dalam perspektif Su'dzonisme.

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik yang sangat mendasar: mengapa dalam politik seseorang kadang justru semakin terkenal setelah kehilangan jabatan? Fenomena pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada September 2026 menarik dikaji bukan hanya dari perspektif ekonomi-politik, tetapi juga melalui pendekatan Su'dzonisme—sebuah metode berpikir yang belum diakui kampus mana pun, tetapi diam-diam dipraktikkan hampir seluruh warga ketika nongkrong.

Penelitian ini tidak bertujuan membuktikan bahwa pencopotan Purbaya merupakan bagian dari skenario tertentu. Sebaliknya, penelitian mempertanyakan kemungkinan bahwa dalam politik modern, kehilangan jabatan tidak selalu identik dengan kehilangan modal politik. Melalui perbandingan terbatas dengan pengalaman Susilo Bambang Yudhoyono dan Sri Mulyani Indrawati, ditemukan suatu kemungkinan menarik: keluar dari pemerintahan terkadang justru menghasilkan sesuatu yang mahal—cerita, perhatian publik, dan posisi simbolik baru.

Kata kunci: Purbaya, politik, pencopotan menteri, Su'dzonisme, cocotologi, iklan gratis.

Pendahuluan

Sebagai kader Su'dzonisme, saya mempunyai kebiasaan buruk: ketika sesuatu terlihat sederhana, saya justru curiga.

Orang bilang Purbaya dicopot dari jabatan Menteri Keuangan.

Ya sudah.

Menteri bisa diangkat, bisa diganti. Presiden memang mempunyai kewenangan mengganti pembantunya. Secara administratif persoalannya bisa selesai sampai di sana.

Masalahnya, Su'dzonisme tidak pernah puas dengan kalimat “ya sudah”.

Purbaya diberhentikan pada 14 September 2026 dan digantikan Suahasil Nazara. Pemberhentiannya cukup mengejutkan. Purbaya sendiri mengatakan kecewa, meski mengaku sudah setengah menduga hal tersebut akan terjadi.

Beberapa hari kemudian persoalannya semakin menarik. Reuters, berdasarkan tiga sumber pemerintah, melaporkan adanya konflik internal berkaitan dengan rencana perombakan pejabat Kementerian Keuangan, terutama di lingkungan pajak dan bea cukai. Purbaya sebelumnya juga mempunyai sejumlah perbedaan pandangan mengenai kebijakan fiskal dan kelembagaan. Namun laporan tersebut tetaplah laporan berdasarkan sumber; bukan bukti bahwa pencopotan Purbaya merupakan sebuah skenario politik yang sengaja dirancang.

Di sinilah penelitian ini dimulai.

Bukan dengan pertanyaan:

“Mengapa Purbaya dicopot?”

Pertanyaan semacam itu sudah banyak yang mengurus.

Penelitian ini memilih pertanyaan yang secara akademik jauh lebih tidak sopan:

“Siapa yang akhirnya memperoleh keuntungan politik dari Purbaya setelah Purbaya dicopot?”

Kerangka Teoretis: Su'dzonisme

Su'dzonisme berbeda dengan teori konspirasi.

Teori konspirasi biasanya mempunyai kesimpulan terlebih dahulu, kemudian mencari fakta untuk mendukung kesimpulan tersebut.

Su'dzonisme yang baik justru sebaliknya. Ia mempunyai kecurigaan, tetapi belum mempunyai kesimpulan.

Dengan demikian, seorang Su'dzonis diperbolehkan berkata:

“Jangan-jangan...”

Tetapi dilarang terburu-buru berkata:

“Sudah pasti...”

Perbedaan dua kalimat tersebut sangat tipis, tetapi penting. Yang pertama masih penelitian. Yang kedua biasanya sudah menjadi konten Facebook dengan huruf kapital semua.

Dalam kasus Purbaya, setidaknya terdapat tiga kemungkinan yang dapat kita letakkan di meja.

Pertama, Purbaya memang sekadar diganti karena pertimbangan kebijakan dan pengelolaan fiskal.

Kedua, Purbaya tersingkir akibat dinamika atau konflik internal pemerintahan.

Ketiga, tanpa harus direncanakan siapa pun, pencopotan tersebut justru menghasilkan modal baru bagi Purbaya berupa perhatian publik dan pembentukan citra tertentu.

Kemungkinan ketiga inilah yang paling menarik bagi Su'dzonisme.

Bukan karena paling benar.

Tetapi karena paling enak dicurigai.

SBY: Keluar dari Kabinet, Masuk Panggung Politik

Kita perlu berhati-hati menggunakan SBY sebagai perbandingan.

SBY bukan dipecat oleh Presiden Megawati. Ia mengundurkan diri sebagai Menko Polkam pada 11 Maret 2004 setelah hubungannya dengan lingkungan pemerintahan Megawati memburuk. Tidak lama kemudian ia maju dalam Pilpres 2004.

Kasusnya jelas tidak identik dengan Purbaya.

Tetapi ada fenomena komunikasi politik yang menarik.

Sebelum konflik tersebut, SBY merupakan bagian dari pemerintahan Megawati. Setelah keluar, identitas politiknya semakin berdiri sendiri.

Artinya, meninggalkan kekuasaan ternyata tidak selalu membuat seseorang kehilangan panggung.

Kadang justru panggungnya semakin besar.

Kalau memakai istilah pemasaran zaman sekarang, konflik politik dapat menghasilkan sesuatu yang sulit dibeli:

exposure.

Tidak perlu baliho.

Tidak perlu iklan televisi.

Tidak perlu memasang foto dengan tangan mengepal sambil menulis:

BERSAMA RAKYAT MENUJU INDONESIA LEBIH BAIK.

Beritanya sudah berjalan sendiri.

Tentu hal tersebut tidak membuktikan bahwa konflik SBY dahulu sengaja diciptakan sebagai strategi promosi. Yang menarik bagi penelitian ini hanyalah efeknya: seseorang dapat meninggalkan jabatan sekaligus memperoleh identitas politik baru.

Maka Su'dzonisme mulai menggaruk-garuk kepala.

Jangan-jangan kehilangan kursi memang tidak selalu berarti kehilangan kekuasaan?

Sri Mulyani: Pergi Bukan Berarti Tamat

Sri Mulyani memberikan pola berbeda.

Ia juga tidak tepat disebut sekadar “dicopot”. Pada Mei 2010, Sri Mulyani menerima tawaran menjadi Managing Director Bank Dunia dan kemudian mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan. Enam tahun kemudian, pada Juli 2016, Presiden Jokowi mengangkatnya kembali menjadi Menteri Keuangan.

Dari sini kita memperoleh pelajaran sederhana:

keluar dari kabinet tidak selalu berarti tamat.

Karier politik dan teknokrasi rupanya tidak bekerja seperti orang keluar dari grup WhatsApp keluarga. Keluar hari ini belum tentu tidak dimasukkan lagi beberapa tahun kemudian.

Tentu kasus Sri Mulyani berbeda dengan SBY, dan keduanya juga berbeda dengan Purbaya. Karena itu penelitian ini tidak sedang mengatakan bahwa Purbaya akan mengikuti jalan salah satu dari mereka.

Kita hanya mencatat satu hal:

sejarah karier seorang pejabat tidak selalu selesai ketika surat pemberhentiannya ditandatangani.

Purbaya dan Produksi Seorang Tokoh

Sekarang kita kembali kepada objek penelitian.

Ketika masih menjabat Menteri Keuangan, Purbaya adalah pejabat pemerintah. Kebijakan yang dibuatnya merupakan bagian dari pemerintahan.

Begitu dicopot, posisinya berubah.

Ia sekarang dapat dibicarakan sebagai Purbaya.

Bukan semata-mata sebagai Menteri Keuangan.

Perubahan kecil ini penting.

Apalagi kemudian muncul laporan mengenai konflik internal sebelum pencopotannya. Benar atau tidaknya setiap detail tentu harus terus diuji. Tetapi bagi pembentukan persepsi publik, cerita bahwa seorang pejabat tersingkir setelah mencoba melakukan perombakan mempunyai daya politik yang jauh lebih besar daripada kalimat administratif:

“Telah dilakukan pergantian Menteri Keuangan.”

Masyarakat kemudian dapat membentuk dua cerita yang sama sekali berbeda.

Cerita pertama:

Purbaya diganti karena pemerintah membutuhkan Menteri Keuangan baru.

Selesai.

Cerita kedua:

Purbaya disingkirkan setelah mengusik kepentingan tertentu.

Nah.

Cerita kedua jauh lebih seksi.

Dalam cerita pertama, Purbaya adalah mantan menteri.

Dalam cerita kedua, ia bisa berubah menjadi simbol seseorang yang dianggap berani melawan sistem.

Penelitian ini tidak mempunyai bukti yang cukup untuk menyatakan cerita kedua benar.

Tetapi Su'dzonisme tidak sedang meneliti kebenaran cerita itu saja.

Ia juga meneliti:

apa akibatnya apabila cerita tersebut dipercaya masyarakat?

“Tuh, Kan. Setelah Purbaya Dicopot...”

Fenomena berikutnya bahkan lebih menarik.

Ketika masih menjabat, Purbaya menunda implementasi pemungutan pajak terhadap perdagangan melalui sistem elektronik dengan pertimbangan kondisi daya beli. Setelah pergantian Menteri Keuangan, pemerintah kemudian bergerak untuk menjalankan pemungutan tersebut mulai Oktober 2026.

Secara administratif, tentu kebijakan dapat berubah ketika pejabat berubah.

Tetapi masyarakat tidak selalu membaca politik melalui dokumen kebijakan setebal ratusan halaman.

Masyarakat mempunyai metode analisis sendiri:

“Tuh, kan. Bar Purbaya dicopot...”

Kalimat seperti itu pendek.

Tidak mempunyai catatan kaki.

Tidak pernah melewati peer review.

Tetapi daya sebarnya kadang jauh lebih cepat daripada jurnal ilmiah.

Dari sinilah citra politik dapat terbentuk tanpa seorang tokoh perlu membentuknya sendiri.

Dan semakin banyak kebijakan setelah Purbaya yang berbeda dengan sikap Purbaya ketika menjabat, semakin mudah pula masyarakat membuat hubungan sebab-akibat sendiri.

Apakah hubungan itu selalu benar?

Belum tentu.

Tetapi begitulah cerita politik bekerja.

APBN mungkin memerlukan ribuan halaman untuk dijelaskan. Persepsi publik kadang cukup dengan:

“Tuh, kan.”

Hipotesis Iklan Gratis

Sampailah penelitian ini pada kecurigaan utama.

Bagaimana kalau pencopotan politik pada zaman media bukan hanya menghasilkan kehilangan jabatan, tetapi sekaligus menghasilkan publisitas gratis?

Purbaya tidak perlu melakukan apa pun.

Namanya diberitakan.

Alasan pencopotannya diperdebatkan.

Kebijakannya dibandingkan dengan penggantinya.

Pernyataannya setelah pencopotan dikutip.

Orang yang sebelumnya tidak terlalu mengikuti kebijakan fiskal bahkan mulai ikut membicarakan Purbaya.

Kalau ini iklan, biaya pemasangannya luar biasa mahal.

Dan di sinilah kader Su'dzonisme mulai gelisah.

Jangan-jangan Purbaya memang sedang dipopulerkan?

Oleh siapa?

Tidak tahu.

Untuk apa?

Belum tahu.

Apakah sengaja?

Lebih tidak tahu lagi.

Nah, karena terlalu banyak “tidak tahu”, kita tidak boleh mengubahnya menjadi kesimpulan.

Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa seseorang sengaja merancang pencopotan Purbaya sebagai strategi membangun karier politiknya.

Kemungkinan yang jauh lebih sederhana tetap harus kita terima: pemerintah memang menghendaki Menteri Keuangan lain.

Namun politik mempunyai sifat aneh.

Sebuah tindakan dapat menghasilkan akibat yang sama sekali berbeda dari niat awal pelakunya.

Orang bermaksud menghilangkan seseorang dari panggung, tetapi sorot lampu malah mengikuti orang yang turun dari panggung itu.

Itulah yang patut diamati.

Bukan siapa sutradaranya.